Pariaman – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman mengakui adanya defisit anggaran sebesar Rp 62,28 miliar dalam RAPBD 2026. Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pendapatan daerah.
Mulyadi menjelaskan, penyebab utama defisit adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini mencapai Rp 92,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan nasional ini berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, terutama pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Mulyadi, Kamis (13/11).
Pemko Pariaman berkomitmen untuk menjaga stabilitas program pembangunan dan pelayanan publik. Defisit ini akan dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan keberlanjutan fiskal yang sehat.
“Kita telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi layanan pajak, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMDes,” kata Mulyadi.
Pemko Pariaman berharap pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi dana transfer bagi daerah dengan kinerja realisasi anggaran yang tinggi.
“Kita terus menjaga kinerja fiskal yang positif agar dapat menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan alokasi tersebut,” imbuhnya.
Langkah konkret mengatasi defisit telah dimulai, termasuk efisiensi belanja daerah pada kegiatan non-prioritas, penjadwalan ulang program sesuai skala prioritas, dan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.
Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Pariaman telah menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD dan sepakat membahas lebih lanjut sesuai mekanisme penganggaran.
Fraksi Partai Golkar menyoroti defisit dan meminta Pemko Pariaman lebih agresif meningkatkan PAD. Fraksi Bintang Indonesia Raya menekankan perlunya APBD selaras dengan visi dan misi Pemko.
Pandangan fraksi juga disampaikan oleh fraksi Keadilan Sejahtera Nasional, PPP, Demokrat, dan PAN.
