New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras operasi penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Tindakan AS dinilai melanggar prinsip dasar hukum internasional dan berpotensi memperburuk situasi di negara tersebut.
Pernyataan PBB ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara AS dan Venezuela. AS menuding pemerintahan Maduro melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan.
“Jelas bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” tegas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, seperti dikutip dari *CNN*.
PBB mengakui catatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintahan Maduro. Namun, PBB menegaskan, hal tersebut tidak membenarkan intervensi AS yang memiliki konsekuensi merusak bagi Venezuela dan stabilitas global.
“Kami khawatir bahwa ketidakstabilan saat ini dan militerisasi lebih lanjut di negara tersebut yang diakibatkan oleh intervensi AS hanya akan memperburuk situasi,” lanjut pernyataan PBB.
Dewan Keamanan PBB telah menggelar rapat darurat untuk membahas situasi di Venezuela. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengutuk operasi AS dan menyebutnya sebagai serangan bersenjata tidak sah yang tidak memiliki dasar hukum.
Kecaman serupa juga datang dari Kuba, Kolombia, Rusia, dan Tiongkok.
Duta Besar Kuba, Ernesto Soberon Guzman, khawatir tindakan AS akan berdampak negatif terhadap negaranya. Ia menilai AS memaksakan hukumnya di luar wilayahnya sendiri.
Sementara itu, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menyatakan AS tidak dapat bertindak seolah hakim agung yang memiliki hak untuk menyerang negara mana pun.
Kritik terhadap AS juga datang dari sekutunya sendiri, seperti Meksiko dan Denmark. Duta Besar Meksiko, Hector Vasconcelos, menekankan bahwa PBB memiliki kewajiban untuk bertindak tegas terhadap AS.
Prancis, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, juga mengkritik AS. Tindakan militer yang menyebabkan penangkapan Maduro dinilai bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai.
Di sisi lain, perwakilan dari Latvia dan Inggris menyoroti kondisi di Venezuela yang diciptakan oleh pemerintahan Maduro.
Duta Besar Latvia, Sanita Pavļuta-Deslandes, menyebut kondisi di Venezuela menimbulkan “ancaman serius terhadap keamanan kawasan dan dunia.”
Duta Besar Inggris, James Kariuki, bahkan menyebut klaim kekuasaan Maduro sebagai penipuan.
Menanggapi kecaman tersebut, Duta Besar AS, Mike Waltz, menggambarkan penculikan Maduro sebagai operasi penegakan hukum yang terencana dengan baik.
Gedung Putih mengklaim serangan udara di Venezuela dan penculikan Maduro sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional AS. Mereka menuduh Maduro mendukung kartel narkoba “narkoterorisme”.
