Jakarta – Pemerintah tengah berupaya mempercepat swasembada gula melalui peninjauan ulang terhadap sejumlah regulasi yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.Fokus utama perombakan, menurut Zulkifli Hasan, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel), serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
“oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres 40 mengenai swasembada gula. Kemudian, sekarang lagi dalam proses, Keppres 15 mengenai percepatan swasembada gula,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini telah surplus dan akan diikuti oleh jagung. Ia berharap, regulasi yang baru dapat mempercepat produksi gula, sehingga swasembada gula dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan sektor industri. “Semoga dalam tiga tahun ini kita bisa swasembada. Jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.
Sebelumnya,menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman,mendorong pembenahan tata kelola tebu melalui intensifikasi,ekstensifikasi,dan perbaikan regulasi untuk mempercepat swasembada nasional. “Saya meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan,khususnya tebu,untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Tebu di Surabaya,Rabu (11/6/2025).
Amran menjelaskan bahwa intensifikasi mencakup perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang efisien, dan penanganan serius terhadap kondisi ratoon. Pemerintah, lanjutnya, siap memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi, perbaikan infrastruktur pertanian, dan dukungan benih berkualitas melalui sinergi dengan BUMN seperti PTPN.
