padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.Targetnya, seluruh urusan administrasi akan dilakukan secara digital mulai 1 Januari 2026.
sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan komitmen tersebut. Ia meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan administrasi konvensional.
“Mulai 1 Januari 2026, saya tidak akan menerima lagi surat dalam bentuk kertas,” tegas Arry saat memimpin apel pagi di lingkungan Setdaprov Sumbar, Senin (3/11/2025).
Pemprov sumbar telah menyiapkan sejumlah platform digital untuk mendukung langkah ini. Aplikasi Srikandi untuk surat-menyurat dan aplikasi e-sign untuk persetujuan perjalanan dinas menjadi andalan.
menurut Arry, dua sistem ini menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan ramah lingkungan.
“Dengan digitalisasi, semua proses bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. tidak terbatas ruang dan waktu,” ujarnya.
Selain efisien, sistem ini juga menghemat biaya serta mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Arry menambahkan, transformasi menuju pemerintahan tanpa kertas bukan sekadar tuntutan teknologi. Namun, juga bentuk tanggung jawab bersama untuk mewujudkan birokrasi modern yang cepat, akurat, dan akuntabel.
Di akhir apel, Sekdaprov memberikan apresiasi kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan seputar core value ASN BerAKHLAK.
Sebagai informasi tambahan, 21 Calon Komisioner KPID Sumbar Lolos Uji Kompetensi, DPRD Sumbar Minta Tanggapan Masyarakat.
