Jakarta – Persatuan pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) menyoroti potensi gejolak harga beras di pasaran. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengungkapkan bahwa penurunan suplai gabah di tingkat petani dapat memicu ketidakstabilan pasokan beras nasional.Sutarto menjelaskan, kondisi ini diperparah dengan adanya penutupan sejumlah penggilingan padi, meskipun bersifat sementara, tetap memberikan dampak pada berkurangnya stok beras di pasaran. “Oh iya, kemungkinan akan berdampak (pengaruh penutupan penggilingan padi terhadap distribusi beras),” ujar Sutarto, Senin (11/8/2025).Lebih lanjut, Sutarto menjelaskan bahwa dampak yang mungkin terjadi bukanlah kelangkaan, melainkan pengurangan suplai. “Mungkin bahasanya bukan kelangkaan tapi akan berkurang suplainya. terserah itu kan bahasa, kalau saya mengatakan ya suplai pasti berkurang,” tuturnya.
Sutarto menambahkan, meskipun panen pada agustus 2025 diperkirakan meningkat, kenaikan harga gabah sejak Juni lalu, yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga beras, menjadi perhatian. Ia juga menyoroti potensi pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penurunan kualitas beras akibat kondisi ini. “Harga gabah (naik), kemudian harga beras juga cenderung naik kalau dibiarkan ya naik. Karena harga gabahnya naik, otomatis harga berasnya kan naik. tapi itu kan cenderung melanggar kan? Artinya di atas HET kan? Kalau yang pakai kualitas, tapi terus akhirnya bisa saja under quality gitu, di bawah kualitas.Tapi harganya tetap naik. Di bawah kualitas itu ya nanti lama-lama kasihan masyarakatnya kan,” jelasnya.
Sutarto menekankan pentingnya penyaluran stok beras pemerintah yang tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga, terutama pada periode pascapanen saat produksi menurun. Ia menyayangkan penyaluran stok beras pemerintah yang baru dilakukan pada akhir Juli, yang dinilai sudah terlambat. “Kalau (penyaluran) akhir Juli itu kan sudah terlambat, harga sudah terlanjur naik. Coba lihat data BPS, terjadi inflasi kan. Salah satunya penyebabnya beras. Karena harganya memang naik, data BPS juga menunjukkan seperti itu,” ungkapnya. Menurut Sutarto, waktu yang tepat untuk penyaluran adalah saat produksi rendah, dengan sasaran yang disesuaikan, seperti operasi pasar di wilayah yang selalu minus pasokan atau suplai ke daerah produsen saat stok menipis. “Cara yang paling baik sebenarnya memang betul, langsung ke konsumen. Tapi langsung konsumen itu kadang-kadang lebih lambat. Sehingga harus dicari cara lain. Tapi tidak boleh cara itu menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan. Kan itu aja kan, mekanismenya,” imbuhnya.
Sutarto juga menjelaskan bahwa gabah yang dimaksud adalah gabah kering panen (GKP),yang harganya naik setelah pemerintah menyesuaikan harga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam ekosistem perberasan, mulai dari petani hingga ritel. “Tetapi kan ini kan satu ekosistem. Ekosistem perberasan ini kan ekosistem. Dari petani kemudian ada middleman baru masuk ke penggilingan. Penggilingan ada distributor, ada sub-distributor, baru ritel. Nah ini kan satu ada perubahan, yang lain kan harusnya ada perubahan. Nah ini perubahannya di harga, ya pasti harga yang berubah. Misalnya perubahannya di suplai, suplai gabah turun, pasti suplai berasnya juga turun,” paparnya. Perpadi, kata Sutarto, telah melaporkan kondisi ini kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah melepas cadangan beras pada saat produksi rendah, bukan justru menambah stok pengadaan.”Kemudian pada saat-saat produksi rendah itu pemerintah harusnya melepas cadangannya, bukan menambah stok pengadaannya. Jadi dibalik kan.jadi jangan pada saat suplai kurang tetap aja dia beli tapi pasarnya tidak disuplai gitu. Ini kan sederhana kan sebenarnya yang kita sampaikan,” tegasnya.
Sutarto juga menyoroti pentingnya ketenangan dan kenyamanan bagi pengusaha agar dapat bekerja optimal. “Yang lebih penting sebenarnya berusaha ini kan harus tenang kan. Perlu ketenangan dan kenyamanan. Itu juga kita sampaikan,” pungkasnya.
sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya penutupan penggilingan padi di Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, akibat persaingan dan ketakutan berjualan di tengah kondisi pasar beras saat ini.Hasil sidak juga menunjukkan penurunan stok beras di penggilingan dan pasar tradisional. Ombudsman memprediksi kelangkaan beras akan berlanjut jika tidak ada langkah mitigasi cepat.
