Langkat – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi korban banjir di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025). Didampingi Menteri Dalam negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Prabowo menyapa para pengungsi.Kunjungan ini menyasar lokasi pengungsian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura.
Warga antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Mendagri Tito beserta rombongan menteri. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait kehidupan pascabencana.
Dalam dialogue bersama warga, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak cepat dan terkoordinasi. Tujuannya, menangani masalah yang dihadapi masyarakat terdampak banjir.
“Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo.
Keterbatasan air bersih dan air minum menjadi perhatian utama. Selain itu, kebutuhan perbaikan tanggul yang jebol juga menjadi sorotan.
Presiden prabowo menyatakan akan mengerahkan personel TNI Angkatan Darat dan Polri.Tujuannya, mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan kondisi pengungsi dari hari ke hari. Harapannya, aktivitas masyarakat dapat pulih secara bertahap.
Presiden meminta masyarakat tetap tegar menghadapi situasi sulit pascabencana. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak berpangku tangan dalam membantu warga terdampak.
“Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri,” ujar Presiden Prabowo.
Nurul Akmal, salah seorang pengungsi, mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri tito membawa harapan baru.
Ia berharap bantuan segera tersalurkan, terutama kebutuhan bahan pokok dan pakaian. Percepatan perbaikan tanggul yang jebol juga menjadi harapannya.
“Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.
Nurul juga menyampaikan aspirasi terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana.
“Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.
