Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Lembaga tersebut terancam dibekukan jika kinerjanya tidak membaik.Tak hanya itu, sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai juga terancam dirumahkan jika ultimatum tersebut tak diindahkan.
Peringatan keras ini disampaikan Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih enggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” tegas Purbaya.
Menkeu bahkan tak segan mengadopsi cara era Presiden soeharto dengan melibatkan perusahaan Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS), untuk menjalankan tugas bea cukai.
“Diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Menanggapi ancaman tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama optimistis lembaganya bisa berbenah. Ia menargetkan perbaikan selesai pada 2026, sesuai tenggat waktu yang diberikan Menkeu.
“Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau,” kata Djaka usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta,Rabu (3/12).
Djaka menjelaskan, perbaikan akan dimulai dari kultur kerja DJBC. Pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara juga akan ditingkatkan.
“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Lantas, apa sebenarnya masalah yang membelit Bea Cukai hingga Menkeu mengancam pembekuan?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action institution, Ronny Sasmita, menilai Bea Cukai menghadapi masalah sistemik, seperti kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi nilai impor (undervaluation).
Selain itu, Ronny juga menyoroti kultur birokrasi yang tertutup dan relasi transaksional dengan sebagian pelaku usaha.
“Kombinasi ini membuat data dan pengawasan tidak lagi kredibel, sehingga wajar muncul ancaman keras dari pemerintah atau Purbaya karena problemnya bukan lagi teknis, tetapi menyangkut integritas institusi,” jelas Ronny.
Ronny menambahkan, DJBC sulit dibenahi karena kewenangannya terlalu besar, sementara mekanisme kontrol internalnya lemah.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karim, menilai reputasi DJBC merosot akibat praktik yang mencederai penerimaan negara, seperti under-invoicing, celah masuknya barang ilegal, dan layanan yang belum konsisten di pelabuhan besar.
Syafruddin menilai,penunjukan bos Bea Cukai berlatar militer berpotensi menjadi momentum berbenah. Disiplin komando diharapkan diterjemahkan menjadi target operasional yang terukur.
