PADANG – Universitas Andalas (Unand) melalui Fakultas Hukum (FH) kembali mengaktifkan Pusat Studi kawasan Samudera Hindia (PUSAHI) sebagai wujud komitmen terhadap isu-isu kemaritiman. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai tantangan di wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada blue economy melalui riset, advokasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dr. Delfiyanti, Wakil Direktur PUSAHI FH Unand, didampingi Sekretaris Direktur zimtya Zora, M.Hum., mewakili Direktur PUSAHI FH unand Prof.Dr. Ferdi, menjelaskan bahwa pendirian PUSAHI ini diinisiasi oleh Mantan Diplomat Indonesia, Hasyim Djalal, mengingat posisi strategis Unand yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. “Awalnya, PUSAHI ini digagas oleh Bapak Hasyim Djalal karena Unand ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia,” ungkapnya belum lama ini.Zimtya Zora menambahkan, PUSAHI akan menjadi pusat studi yang berfokus pada pengkajian, penelitian, dan pengabdian di bidang hukum laut, keamanan, perlindungan pesisir, perubahan iklim kelautan, dan hak-hak masyarakat pesisir. “Kami juga menjalin kerja sama dengan Kemenlu RI, BAKAMLA, hingga Polairud,” ujarnya. kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sendiri telah memfokuskan perhatian pada isu kelautan sejak tahun 2010-an dan menjalin kerja sama dengan lima universitas besar di Indonesia. Inisiatif ini mencapai puncaknya saat Kota Padang menjadi tuan rumah pertemuan 15 menteri luar negeri negara-negara anggota IORA pada tahun 2015, yang membahas kerja sama ekonomi kawasan.
Muhammad Shiddiq Putra, S.H.,Ketua Badan Pengurus Harian PUSAHI FH Unand,menyampaikan bahwa PUSAHI tidak hanya berfungsi sebagai wadah akademik,tetapi juga sebagai penghubung antara penelitian hukum dan kebutuhan masyarakat pesisir di lapangan. “Meskipun sempat vakum, sejak 2024 PUSAHI kembali aktif untuk memastikan keilmuan hukum berdampak nyata, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat hingga advokasi kebijakan berbasis hukum laut, kawasan samudera Hindia, dan blue economy,” jelasnya.PUSAHI akan memfokuskan diri pada sejumlah bidang strategis, termasuk hukum laut internasional, studi Samudera Hindia, keamanan perairan, konservasi pesisir, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat pesisir. Kolaborasi akan dijalin dengan berbagai pihak, termasuk Kemenlu RI, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, Polairud, dan masyarakat pesisir di Sumatera Barat (Sumbar).
Saat ini, PUSAHI tengah menyiapkan programme unggulan seperti Beach Clean Day dan seminar seputar Samudera Hindia. PUSAHI juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama BAKAMLA RI dan Polairud RI terkait yurisdiksi pidana di laut, serta kegiatan pengabdian masyarakat dosen, yaitu Zimtya Zora, M.hum., bersama mahasiswa pada tahun 2024 lalu.
Ke depan,PUSAHI menargetkan diri menjadi pusat unggulan hukum laut dan pesisir di Sumatera,bahkan indonesia bagian Barat. Melalui penguatan sinergi antarpeneliti, mahasiswa, dan masyarakat lokal, PUSAHI berkomitmen mendorong perubahan kebijakan berbasis bukti serta pembangunan maritim dan pesisir yang inklusif serta berkelanjutan berdasarkan prinsip IORA dan blue economy.Berikut adalah struktur kelembagaan PUSAHI FH Unand:
Anggota dan Pembina:
direktur: Prof. Dr. Ferdi,S.H., M.Hum.(Guru Besar hukum Lingkungan Internasional FH Unand)
Wakil Direktur: Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris: Zimtya Zora, S.H.,M.Hum.
Kepala Divisi Pengembangan Akademik: Magdariza, S.H., M.H.
Kepala Divisi Kepenulisan dan Jurnal: Dr. Inggrit Fernandes, S.H., M.H.
Kepala Divisi Media dan Publikasi: Refa Swinta maharani, S.H., M.H.
badan pengurus Harian:
Ketua Badan Pengurus Harian: Muhammad shiddiq Putra, S.H.
Sekretaris dan Bendahara Pengurus Harian: Akiko Ivana Barus
Divisi Pengembangan Akademik: Najmi Nasyitalillah dan Muhammad Ghanar
Divisi Kepenulisan dan Jurnal: Sayyidi Fajri Ahmad dan Amelia Azira
* Divisi Media dan Publikasi: Nazwa Amalia, S.H. dan Vanesha Salsabila Keisya, S.H.
