Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menghadapi serangan balik dari para koruptor. Dukungan ini ditegaskan sebagai wujud komitmen insan jurnalis dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan dukungan tersebut pada Senin (17/11/2025).
“Kami mendukung upaya-upaya aparat Kejagung di pusat dan di daerah untuk terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi,khususnya kasus mega korupsi,” ujarnya.
Dukungan ini, lanjut Munir, telah disampaikan saat audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya di gedung Kejagung pada 13 November 2025.
“Kita beri support moral kepada jajaran Kejaksaan dalam bentuk pemberitaan-pemberitaan agar tidak gentar terhadap serangan balik dari koruptor,” kata Munir.
Munir menambahkan, koruptor kerap menggunakan media sosial dan media massa untuk menyebarkan berita yang menyesatkan atau disinformasi.
PWI memiliki satgas khusus antihoax yang bertugas mengklarifikasi informasi melalui kanal-kanal media dan wartawan yang tergabung di PWI.
“Sehingga narasi-narasi hoaks tadi bisa diimbangi antihoaks,” tutur Munir.
Menurutnya, korupsi adalah pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Keberhasilan suatu daerah, baik kabupaten, provinsi, hingga pusat, sangat bergantung pada keberhasilan memberantas korupsi.
Direktur Satgas Anti Hoax PWI, Insan Kamil, menambahkan bahwa koruptor menggunakan berbagai cara untuk melemahkan Kejagung dalam penegakan hukum.
“Serangan balik yang dilakukan beragam mulai dari upaya penyuapan, ancaman, teror, bahkan yang dilakukan saat ini dengan fitnah (narasi hoax) di berbagai platform media sosial,” tutur Insan.
Sesuai komitmen PWI dengan Kejagung, pihaknya mendukung dan mengawal kasus mega korupsi di Kejagung.
“Kasus mega korupsi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan dalam rangka menyelamatkan uang negara, maka PWI mengawal agar jauh dari praktik KKN dalam penanganannya,” tambah Insan.
PWI juga terus menjalin kerja sama lembaga dalam rangka penguatan kolaborasi, yakni dalam Program Edukasi dan Literasi.
Edukasi dan Literasi dilakukan untuk memberikan masukan kepada Kejagung untuk cepat menangkal narasi-narasi hoax yang beredar di media sosial.
“Karena ranahnya di jagat media sosial yang berupaya mempengaruhi opini masyarakat, maka lewat media sosial Kejaksaan Agung pulalah serangan-serangan tersebut dilawan,” pungkasnya.
