Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengkritik keras Kementerian Kehutanan terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ia menilai kementerian tersebut tidak menjadikan deforestasi sebagai faktor utama penyebab bencana.
kritik ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Rahmat bahkan menegaskan, pejabat yang gagal mengatasi bencana sebaiknya mengundurkan diri.
Menurutnya, pemaparan Kementerian kehutanan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
rahmat menilai narasi yang disampaikan kementerian seolah-olah deforestasi telah menurun signifikan dan bukan penyebab utama kerusakan ekologis.
“tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kementerian tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan publik, terutama saat masyarakat Sumatera masih berduka.
“Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” tegas Rahmat.
Ia menambahkan,pejabat seharusnya berhati-hati dalam berkomentar,apalagi ketika ratusan nyawa telah menjadi korban.
Rahmat menyoroti data periode 2016-2025, di mana hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat digunakan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Menurutnya, angka ini menunjukkan pemanfaatan kawasan hutan yang masif dan tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya risiko bencana. “Ini angka yang besar,” katanya.
Ia juga menyinggung soal luas lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada 2024.
Rahmat mempertanyakan arah kebijakan kementerian dalam mengatasi kondisi tersebut.Baginya, penanganan lahan kritis adalah kunci untuk mencegah bencana berulang.
Dalam rapat tersebut, Rahmat juga menyoroti data ekspor industri kehutanan yang terus meningkat, termasuk dari Sumatera Barat, sebagai indikator aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang masih intensif.
Ia mengingatkan bahwa laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus meningkat dari bulan ke bulan.
“Data nanti akan kami berikan. tidak perlu disebutkan nama PT-nya, tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” ucapnya.
Rahmat meminta kementerian untuk lebih jujur dalam membaca kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya menonjolkan indikator administratif.
menurutnya,klasifikasi penurunan deforestasi tidak boleh dijadikan dasar untuk menafikan hubungan antara pembalakan hutan dan meningkatnya frekuensi bencana.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat terdampak harus diutamakan di atas kepentingan retorika pencapaian.
