Bogor – Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
Presiden Prabowo subianto menargetkan pembangunan 100 unit sekolah berasrama setiap tahunnya. Kementerian Sosial (Kemensos) RI ditunjuk sebagai operator utama program ini.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo.
“Sekolah Rakyat adalah satu dari banyak program mulia prioritas dari Presiden Prabowo,” ujar Agus Jabo saat menjadi pemateri pada Retret PWI di Pusat Kompetensi bela Negara, Kemhan RI, Bogor, Jumat (30/1/2026).
Agus Jabo menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada tahun 2029. Saat ini, angka kemiskinan masih berada di angka 8 persen.
“Pak Prabowo menyusun program prioritas, solusi memutus kemiskinan dengan Sekolah Rakyat dan Kemensos dimandatkan pak Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat didasarkan pada Inpres Nomor 8 tahun 2025. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi sosial atau ekonomi.
Biaya operasional Sekolah Rakyat berasal dari APBN, dengan indeks Rp 4 juta per anak per bulan atau Rp 48 juta per tahun.
“SR ini bukti nyata komitmen Presiden memuliakan saudara sebangsa dan setanah air yang miskin,” tegas Agus Jabo.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 4 juta anak putus sekolah dan tidak bersekolah. Sejak Maret 2025, telah berdiri 166 titik Sekolah Rakyat dengan 16 ribu siswa, 1.500 guru, dan 8.400 tenaga pendidikan.
Kemensos juga berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian PUPR dan Kemendikbudristek. Untuk pendidikan karakter, Kemensos bekerja sama dengan TNI/Polri.
pada tahun 2026, ditargetkan akan berdiri 200 titik Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menceritakan kisah Sofia, seorang anak dari Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo karena telah memikirkan pendidikan mereka.
