Jakarta – SPBU swasta mulai mengimpor bensin untuk memenuhi kebutuhan awal tahun 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode sulaeman, membenarkan kabar tersebut. “Kalau yang awal tahun, sudah (impor). Sudah-sudah,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Pernyataan ini muncul menyusul keluhan masyarakat terkait stok BBM yang kosong di beberapa SPBU swasta. Laode menjelaskan bahwa proses distribusi sedang berjalan.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses distribusi selesai.
Laode menargetkan pemulihan stok BBM di SPBU swasta sebelum Ramadan dan Lebaran tiba.”kan berdekatan nih, Nataru (Natal dan Tahun Baru), lalu sebentar lagi Ramadan dan Lebaran. Ini kami kejar,” katanya.
Terkait solar, Laode meminta SPBU swasta segera bernegosiasi dengan Pertamina. Pemerintah akan menyetop izin impor solar untuk SPBU swasta mulai Maret 2026.
SPBU swasta nantinya akan menyerap produksi solar dari Kilang Balikpapan yang baru direvitalisasi (RDMP).
“Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP (Balikpapan) itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelas Laode.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyatakan penyetopan impor solar untuk SPBU swasta pada 2026.
Kargo solar yang masuk Januari-Februari adalah sisa impor tahun 2025.
“Tetapi tahun ini, kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” tegasnya.
Kilang yang dimaksud adalah RDMP di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur. RDMP Kilang Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 360 ribu barel per hari,dari sebelumnya 260 ribu barel per hari.
Kapasitas ini setara 22-25 persen atau seperempat kebutuhan nasional.
RDMP Balikpapan diharapkan memberikan dampak signifikan bagi kemandirian energi nasional. Penghematan impor BBM diperkirakan mencapai Rp68 triliun per tahun, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp514 triliun.
