Jakarta – Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada jutaan pekerja, meskipun terdapat perbedaan data penerima antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Dana sebesar Rp10,72 triliun telah disiapkan untuk program ini.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani Indrawati memastikan bahwa program BSU akan terus berjalan.Namun, ia enggan mengomentari potensi pengurangan anggaran akibat adanya penurunan jumlah penerima yang sebelumnya diinformasikan oleh Kemnaker.
“pemerintah memberikan BSU dengan anggaran Rp10,72 triliun. Subsidi atau bantuan Rp600 ribu untuk periode Juni dan Juli akan disalurkan pada Juni 2025 kepada 17 juta pekerja dan buruh,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers hasil Rapat Berkala KSSK III 2025 di Kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (28/7).
Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menjelaskan bahwa BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, termasuk mereka yang menerima upah setara upah minimum kabupaten/kota atau provinsi.
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa BSU akan disalurkan kepada para guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). “Pemerintah juga memberikan Rp600 ribu kepada 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru di Kementerian Agama,” imbuh Ani.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan adanya potensi pengembalian anggaran BSU. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah penerima sebanyak 1,35 juta orang setelah proses verifikasi.”Jadi,15.950.593 yang terverifikasi. Waktu ngomong 17 juta itu kan target, tapi kemudian kita kan verifikasi, validasi,” kata Putri di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).
“Nanti kita kembalikan (anggaran sisa BSU).Saya belum ngitung detail karena kan prosesnya masih berprogres. Karena dari 15 juta itu pun siapa tahu ada gagal salur, misal meninggal, misal ternyata kan tahap akhir banyak pakai Kantor Pos yang orangnya ada eligible, tapi enggak ngambil-ngambil,” lanjutnya.Kemnaker mengklaim bahwa beberapa alasan BSU tidak jadi disalurkan adalah karena penerima tidak aktif, memiliki gaji di atas Rp3,5 juta, terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), atau berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
