Limapuluh Kota – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berupaya menyelaraskan langkah pembangunan.
Upaya ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Sumbar, mahyeldi Ansharullah, menyebut rapat ini sebagai wadah diskusi untuk menyamakan langkah dan meningkatkan sinergitas. Tujuannya, mempercepat pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Limapuluh kota,” ujar Mahyeldi.
Sejumlah persoalan strategis dibahas dalam rapat tersebut. Mulai dari masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 saat puncak mudik Lebaran, hingga penurunan harga komoditas pertanian unggulan daerah seperti gambir.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, terutama pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di kawasan Harau.
Kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko bencana juga dibahas sebagai antisipasi menjelang arus mudik Lebaran.
Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangunan tahun 2026 perlu dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah hilirisasi agroindustri,terutama komoditas gambir.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” kata Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah.
Bupati Limapuluh Kota, Safni, mengapresiasi kesediaan Gubernur untuk berkoordinasi langsung.”Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujar Safni.
Safni mengakui, dirinya dan Wakil Bupati membutuhkan banyak arahan dan bimbingan dari Pemprov Sumbar. Menurutnya, banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan jika komunikasi dan kolaborasi berjalan dengan baik.”Tidak akan sukses sebuah kabupaten kalau nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat kalau kabupaten/kota tidak dirangkul,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai pijakan dalam merencanakan sebuah kebijakan, terutama di sektor pertanian.
perbedaan data antara pemerintah nagari dan penyuluh, kata Safni, sering menimbulkan ketimpangan.
“Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari,” tutup Safni.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan arah kebijakan antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota.
