Padang – Program Makanan Bergizi Gratis (PMBG) yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kesehatan dan kualitas belajar siswa di Sumatra Barat menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.
Meskipun kaya kuliner,Sumbar masih bergulat dengan masalah gizi seperti stunting,terutama di Mentawai,Pasaman Barat,dan Pesisir Selatan.
PMBG diharapkan menjadi intervensi gizi komprehensif dan berkelanjutan.
Namun, kesiapan institusi, dukungan anggaran, kapasitas rantai pasok, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
Regulasi dan Koordinasi Jadi Sorotan Utama
PMBG adalah kebijakan lintas sektor yang melibatkan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Di Sumbar, implementasinya perlu penyesuaian regulasi provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait pendanaan, penggunaan pangan lokal, dan standar gizi.
Harmonisasi regulasi teknis masih menjadi kendala. Ketidakjelasan petunjuk operasional dan skema anggaran menyebabkan implementasi yang tidak seragam.
Kapasitas pemerintah daerah juga penting. Padang dan Bukittinggi dinilai lebih siap karena fasilitas pendidikan dan tenaga teknis memadai.
Mentawai menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan tenaga pendukung di sekolah.
Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pangan juga belum terintegrasi penuh.
Rantai Pasok dan UMKM Lokal Jadi Perhatian
Sumbar punya potensi besar dalam ketersediaan pangan lokal. Namun, distribusi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi masalah.
Fluktuasi harga, keterbatasan fasilitas penyimpanan, minimnya transportasi, dan kapasitas UMKM yang belum seragam menjadi kendala utama.
Akibatnya, beberapa daerah terpaksa menggunakan pemasok besar, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal.
Anggaran dan Efisiensi Perlu Ditingkatkan
Penyaluran anggaran menjadi isu krusial. Sejumlah pemerintah daerah menilai alokasi anggaran belum mencukupi kebutuhan bahan pangan bergizi.
Efisiensi anggaran juga menjadi tantangan, terutama dalam pengadaan, distribusi, dan biaya operasional.
Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, risiko pemborosan anggaran cukup tinggi.
Dampak Awal dan Prospek Jangka Panjang
Meskipun belum merata, sejumlah sekolah pilot menunjukkan dampak positif PMBG, seperti meningkatnya kehadiran siswa, fokus belajar, dan kolaborasi dengan UMKM lokal.
Namun, dampak jangka panjang seperti penurunan stunting dan peningkatan prestasi akademik memerlukan evaluasi berkelanjutan.
Saat ini, sistem monitoring belum standar di seluruh kabupaten/kota.
PMBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi siswa dan mendorong ekonomi lokal di Sumbar.
Namun, tantangan regulasi, koordinasi, anggaran, infrastruktur, dan rantai pasok perlu diatasi.
Harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan UMKM, dan pengembangan sistem monitoring yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan PMBG di Sumbar.
