Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya dinilai tidak layak huni, dengan tujuan agar rumah tersebut dapat direnovasi.
Namun,tidak semua warga dapat langsung menerima bantuan tersebut. Sejumlah persyaratan ketat harus dipenuhi oleh calon penerima BSPS. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah status kewarganegaraan. Calon penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Program BSPS ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri. Pemerintah telah menetapkan batasan penghasilan maksimal bagi penerima bantuan, dengan tujuan agar program ini tepat sasaran. Selain itu, rumah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria tidak layak huni atau memerlukan renovasi besar agar memenuhi standar kelayakan hunian.Persyaratan lain yang tak kalah penting adalah calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan serupa dari program perumahan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah. hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan dan memastikan pemerataan penerima manfaat.
Calon penerima juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terdaftar dalam program bantuan perumahan lainnya. Selain itu, rumah yang diajukan untuk program ini tidak boleh berlokasi di kawasan kumuh, karena wilayah tersebut biasanya ditangani melalui program khusus lain yang berbeda dari BSPS. Dengan demikian, program BSPS diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi perumahan.
