Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini diambil seiring dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan wali nagari untuk pembangunan huntara. Lokasi huntara akan berada di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Pemerintah Pusat yang akan membangun Huntara,” ujar Eka Putra saat berada di Posko Bencana di Batu Taba, Sabtu (13/12/2025).
Pemkab tanah Datar telah mengajukan data kebutuhan huntara kepada pemerintah pusat. Rencananya, TNI akan membangun huntara di lokasi yang telah disetujui.
“Kita telah mengusulkan Huntara untuk 552 KK, yang tersebar di kecamatan Batipuh 89 KK, Batipuh Selatan 379 KK dan X Koto 84 KK,” jelasnya. Eka Putra menambahkan, TNI akan bekerja selama 9 hari untuk membangun huntara tersebut.
Selain penyediaan huntara, Pemkab Tanah Datar juga berupaya memulihkan perekonomian warga terdampak. Koordinasi dengan Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat terus dilakukan untuk menormalisasi lahan pertanian dan ladang yang rusak.
“Sektor ekonomi terdampak berupa lahan pertanian 389 hektar dan ladang 91 hektar, kita akan berkoordinasi langkah normalisasi lahan ini dengan Pemprov Sumbar dan Pusat,” kata Eka Putra.
Presiden, lanjutnya, telah menjanjikan dana Rp4 miliar untuk kabupaten/kota terdampak bencana. Dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk normalisasi lahan.
Eka Putra juga mengingatkan warga yang tinggal di bantaran sungai untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pemkab telah menyediakan hunian tetap di Rambatan bagi warga yang bersedia direlokasi.
“Tahun lalu kita juga sudah menyediakan Hunian Tetap bagi masyarakat yang mau direlokasi di Rambatan,” tuturnya.
Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, daerah tetangga, perantau, relawan, TNI, Polri, dan lainnya. Ia pun menegaskan tekad untuk membangkitkan kembali Tanah Datar pascabencana.
