Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak konflik Iran-Israel terhadap ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra.
Pada keterangannya di Jakarta, Senin (23/6/2025), Hangga menekankan perlunya strategi mitigasi risiko yang komprehensif di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri. “Konflik Iran-Israel semakin memanas dan harga crude harian bisa terus meningkat, yang tentunya berpengaruh terhadap Indonesia Crude Price,” ujarnya. Ia menambahkan, sebagai negara importir minyak, Indonesia menyubsidi beberapa jenis BBM dan masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar diesel, sehingga kondisi ini akan menggerus APBN.
Menyikapi situasi ini, Hangga menyarankan agar perusahaan energi seperti PT Pertamina (Persero) segera menyiapkan rute alternatif untuk menjaga kelangsungan rantai pasok.
Lebih lanjut, Hangga mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga internasional telah memproyeksikan harga minyak dapat melonjak hingga 130 dolar AS per barel.”Proyeksi ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa dengan produksi domestik di bawah 600.000 barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga global.
Data menunjukkan bahwa impor minyak mentah dan olahan Indonesia meningkat 19 persen pada 2024.Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini menyebabkan setiap gangguan pasokan global berdampak langsung pada anggaran negara dan memicu inflasi domestik.
eskalasi konflik juga menimbulkan dilema bagi pemerintah terkait harga bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite. Hangga menjelaskan, “Selama harga minyak global di bawah 100 dolar AS per barel, pemerintah mungkin masih bisa menghindari kenaikan harga signifikan. Namun, jika melewati ambang itu, tekanan untuk menaikkan harga BBM akan besar demi menghindari beban APBN yang tak berkelanjutan.”
Namun demikian, Hangga mengapresiasi langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Pertamina dan PLN dalam menyikapi krisis ini. Pertamina, melalui PT Pertamina International shipping (PIS), melakukan pemantauan ketat terhadap kapal tanker di rute internasional untuk memastikan keamanan. Langkah mitigasi lainnya mencakup diversifikasi sumber minyak mentah dan penyiapan rute pelayaran alternatif. Sementara itu, PLN memperkuat kolaborasi strategis, fokus pada transisi energi dan target net zero emission (NZE) pada 2060, serta mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Konflik Iran-Israel menegaskan ketahanan energi kini menjadi isu keamanan rantai pasok, bukan sekadar ketersediaan produksi,” tegasnya.
Hangga menambahkan bahwa krisis saat ini dapat menjadi peluang untuk mempercepat transisi energi, mengurangi kerentanan, dan membangun masa depan energi yang mandiri dan berkelanjutan. “Indonesia tak bisa hanya menunggu stabilitas geopolitik yang rapuh. Solusinya meliputi penguatan diplomasi ekonomi, diversifikasi sumber impor, perluasan kemitraan strategis, serta optimalisasi jalur alternatif di luar Selat Hormuz,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi energi melalui kampanye publik, percepatan program biodiesel, serta dorongan penggunaan transportasi publik. “Yang tak kalah penting adalah percepatan investasi EBT, pengurangan ketergantungan pada pembangkit diesel, serta pembangunan infrastruktur EBT yang tangguh,” kata Hangga.
Sebagai penutup,Hangga menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif dan transparan,termasuk skema subsidi yang fleksibel dan pembangunan cadangan minyak strategis,menjadi kunci dalam menghadapi situasi saat ini. “Dengan langkah-langkah terpadu,Indonesia bisa mengubah krisis ini menjadi peluang menuju ketahanan energi yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
