Denpasar – Sektor pariwisata Bali berpotensi meraup keuntungan dari konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Thailand dan Kamboja. Wisatawan mancanegara diperkirakan akan mengalihkan tujuan liburan mereka ke Bali, mencari destinasi yang lebih aman dan nyaman.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Bali, Perry Markus, pada Minggu (27/7/2025) di Denpasar, menyatakan bahwa situasi di negara tetangga tersebut dapat menjadi berkah tersembunyi bagi Bali. “Pola tersebut bisa saja terjadi karena turis ingin berwisata di tempat aman dan nyaman,” ujarnya. Bali, yang selama ini bersaing dengan Thailand sebagai destinasi wisata, diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan promosi, kualitas layanan, dan atraksi wisata.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menunjukkan tingkat okupansi hotel di Bali pada mei 2025 mencapai lebih dari 58 persen. Perry Markus menilai angka ini sebagai indikasi positif dan berharap tren peningkatan ini akan terus berlanjut. Selain itu, rata-rata lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara di Bali pada Mei 2025 adalah 2,61 malam. “Kami harapkan selain okupansi juga diikuti lama tinggal wisatawan yang lebih lama,” imbuhnya.
Sementara itu, PT Angkasa Pura I mencatat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah melayani 11,4 juta pergerakan penumpang pada semester pertama 2025. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencatatkan 11,2 juta pergerakan. Dari total tersebut, 7,2 juta pergerakan penumpang merupakan penumpang internasional.
Pada tahun 2024, Bandara I Gusti Ngurah rai menduduki posisi bandara tersibuk kedua di Indonesia dengan total 142 ribu pergerakan atau rata-rata 388 pergerakan pesawat per hari.Bandara ini juga menjadi satu-satunya di Indonesia yang melayani penerbangan komersial reguler dengan pesawat terbesar Airbus 380-800.
Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja sendiri, yang pecah pada 24 Juli 2025, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Lebih dari 30 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi dari wilayah konflik.
Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja berakar dari masa penjajahan Prancis pada tahun 1907. Kedua negara memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peta batas wilayah yang dibuat pada masa itu. Thailand lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral,sementara Kamboja mengandalkan Mahkamah Internasional,yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Thailand.
