Padang – Kerusuhan yang dipicu gelombang demonstrasi mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia pada Agustus 2025. Aksi massa yang menuntut perubahan itu berujung pada kerusakan fasilitas umum dan bentrokan dengan aparat keamanan.
Keresahan publik terhadap kebijakan ekonomi dan penegakan hukum menjadi penyebab utama demonstrasi tersebut.
Ketua Majelis KIPP Sumbar, Samaratul Fuad, menilai situasi ini sebagai ujian bagi demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.
“Penyampaian aspirasi adalah hak rakyat yang dijamin undang-undang,” ujar Fuad, Kamis (25/9/2026).
Fuad menekankan pentingnya pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi rakyat secara terbuka. Ia juga mendesak Polri mengusut tuntas pihak-pihak yang menunggangi aksi demonstrasi.
“Aspirasi harus disampaikan dengan elegan, jauh dari kekerasan, dan tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin merusak,” tegasnya.
Fuad menyoroti isu hilangnya demonstran dan meminta Polri menjelaskannya secara transparan kepada publik. Menurutnya, Polri memiliki peran vital dalam menjaga aspirasi rakyat dan stabilitas nasional.
Ia mendorong pendekatan humanis dan komunikatif dalam pengamanan aksi demonstrasi. “Pendekatan persuasif tanpa kekerasan akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Fuad mengapresiasi langkah Polri dalam membentuk Tim reformasi. “Reformasi Polri adalah harapan baru bagi rakyat,” pungkasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk cermat dalam merespons isu-isu publik guna mencegah keresahan.
