Washington – Presiden AS Donald Trump kembali menerapkan tarif impor baru untuk kayu, furnitur, dan kabinet dapur. kebijakan ini berpotensi menaikkan biaya konstruksi dan memperburuk pasar perumahan yang sedang tertekan.
Tarif baru yang diumumkan pada Selasa (14/10/2025) ini menuai kritik tajam dari pelaku industri properti.
Gedung Putih menyatakan langkah ini diambil untuk memperkuat industri dalam negeri dan melindungi keamanan nasional.Kebijakan ini merupakan perluasan dari bea masuk sektor tertentu yang telah diterapkan sebelumnya.
Rincian tarif yang dikenakan adalah 10 persen untuk impor kayu lunak. Furnitur berlapis kain dan kabinet dapur dikenakan bea hingga 25 persen.
Tarif untuk furnitur berlapis kain akan meningkat menjadi 30 persen pada 1 Januari 2026. kabinet dapur dan meja rias juga akan mengalami lonjakan tarif hingga 50 persen.
Kebijakan ini tidak berlaku sama rata untuk semua negara. Produk kayu dari Inggris hanya dikenakan bea maksimal 10 persen, sedangkan dari Uni Eropa dan Jepang batasnya 15 persen.
Ketua National Association of Home Builders (NAHB),Buddy Hughes,memperingatkan bahwa tarif baru ini akan menjadi hambatan tambahan bagi pasar perumahan yang sudah kesulitan.
Hughes menambahkan, kenaikan tarif akan turut menaikkan biaya pembangunan dan renovasi rumah.
Pasar properti AS sendiri memang tengah menghadapi tekanan besar dalam beberapa tahun terakhir.Tingginya suku bunga kredit rumah dan minimnya pasokan properti membuat harga hunian melonjak tajam.
Trump berdalih, kebijakan ini didasarkan pada rekomendasi Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. Lutnick menyatakan bahwa produk kayu digunakan dalam fungsi-fungsi penting di Departemen Pertahanan.
Dalam proklamasinya, Trump juga menambahkan bahwa produksi kayu domestik masih belum berkembang sehingga membuat Amerika Serikat bergantung pada impor.
Hughes menilai kebijakan tersebut keliru. Ia menegaskan, pemberlakuan tarif dengan dalih “keamanan nasional” justru mengabaikan pentingnya sektor perumahan bagi keamanan fisik dan ekonomi warga Amerika.
Hughes mendesak pemerintah AS agar mencari solusi melalui perjanjian dagang yang justru menurunkan tarif atas bahan bangunan.
