jakarta – Pemecatan Erika McEntarfer dari jabatannya sebagai Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump, Jumat pekan lalu, menuai kecaman dari para ahli ekonomi dan statistik. Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi politisasi data ekonomi AS, menyamakannya dengan negara-negara yang sering dituduh melakukan manipulasi data.Presiden Trump menuding BLS telah melakukan pemalsuan data ketenagakerjaan terbaru untuk kepentingan politik. Tuduhan ini muncul setelah laporan BLS menunjukkan adanya penambahan 73.000 pekerjaan pada Juli, angka yang jauh di bawah ekspektasi pasar. Selain itu, terdapat revisi turun untuk angka bulan Mei dan Juni sebesar 258.000 pekerjaan secara kumulatif.
Melalui media sosial pada Senin lalu,Presiden Trump kembali memperkuat tuduhannya dengan menyebut laporan terbaru BLS sebagai “rekayasa” dan “buatan”. Namun, Trump tidak memberikan bukti konkret atas tuduhan yang dilontarkannya.
Erica Groshen, yang merupakan pendahulu McEntarfer di era Presiden Barack Obama, menyoroti potensi politisasi badan statistik pemerintah. Hal ini terkait dengan perubahan aturan pegawai negeri sipil yang diberlakukan Gedung Putih pada April lalu.
Groshen dalam sebuah makalah kebijakan yang dikutip dari The Guardian, Rabu (5/8/2025), menuliskan, “Pemimpin BLS bisa saja dipecat karena merilis atau berencana merilis data pekerjaan atau inflasi yang tidak menguntungkan bagi agenda kebijakan presiden.”
Groshen menyoroti bahwa negara-negara seperti Yunani dan Argentina pernah kehilangan kredibilitas statistiknya akibat tekanan pemerintah untuk memanipulasi angka. IMF bahkan sempat menghentikan penggunaan data inflasi Argentina pada 2013, dan Yunani disebut-sebut “menghilangkan” defisit anggaran agar bisa memenuhi syarat masuk zona euro.
Perubahan kebijakan ini didasarkan pada perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 20 Januari 2025, hari pertamanya kembali menjabat sebagai presiden. Perintah tersebut menyatakan bahwa kekuasaan pegawai sipil yang memengaruhi kebijakan “didelegasikan oleh presiden dan mereka harus bertanggung jawab kepada presiden”.
Menurut Groshen, sekitar 50.000 pegawai negeri sipil permanen berpotensi diklasifikasikan ulang sebagai pegawai “kebijakan/karier”, sehingga lebih mudah diberhentikan. Ia khawatir perubahan ini dapat digunakan untuk menekan badan statistik agar mengubah metodologi atau membocorkan informasi sebelum waktunya.
“Ada sejumlah perubahan dalam layanan sipil yang membuat pemerintah lebih mudah mengintervensi kegiatan lembaga statistik, dan itu membuat saya khawatir,” ujarnya. Ia menambahkan, “Dengan membuat lebih mudah memberhentikan pegawai jika presiden menganggap mereka mengganggu kebijakannya, ini meningkatkan potensi loyalitas politik lebih diutamakan daripada keahlian.”
Kekhawatiran akan potensi manipulasi data ini dinilai dapat berdampak besar terhadap kredibilitas ekonomi AS, baik di mata investor maupun lembaga internasional.
