Padang – Posisi Polri dinilai paling tepat jika tetap berada di bawah Presiden. Hal ini ditegaskan oleh akademisi Universitas Andalas (Unand).
Pakar hukum tata negara Unand, Dr. Khairul Fahmi, menilai pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berpotensi menimbulkan inefektivitas dalam penegakan hukum.
“dalam pemahaman saya terkait pengaturan Polri dalam UUD 1945 serta desain ketatanegaraan Indonesia,posisi Polri di bawah Presiden jauh lebih tepat,” ujar Khairul Fahmi saat audiensi dengan Polda Sumbar.
Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden berkaitan erat dengan efektivitas kelembagaan, khususnya dalam sistem peradilan pidana.
“Ketika Presiden memerlukan instruksi khusus kepada Polri dalam konteks penegakan hukum, jalur komando menjadi lebih singkat dan efektif,” jelasnya.sebaliknya,jika Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus,rentang kendali komando akan lebih panjang dan berpotensi menghambat efektivitas pengarahan.
Khairul Fahmi membandingkan posisi Polri dengan Kejaksaan RI, yang juga merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam sistem peradilan pidana.
“Polri dan kejaksaan adalah dua lembaga kunci dalam penegakan hukum pidana. Keduanya memiliki fungsi strategis sebagai representasi negara yang seharusnya berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan, desain tersebut sudah tepat dan sejalan dengan kebutuhan efektivitas penyelenggaraan negara, khususnya dalam penegakan hukum yang cepat, tegas, dan terkoordinasi.
“Karena itu, tidak ada urgensi untuk membentuk kementerian kepolisian. Justru yang diperlukan adalah penguatan fungsi dan profesionalisme institusi yang sudah ada,” pungkasnya.
