Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menjadi sorotan terkait keberadaannya saat bencana banjir dan longsor melanda wilayahnya.
Pasalnya, Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat pertama justru ditandatangani oleh Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Keberadaan sang gubernur saat daerahnya dilanda musibah pun memicu pertanyaan dari warganet.
SK Tanggap Darurat pertama diteken Wagub Vasko pada 25 november 2025, menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG akibat bibit siklon 95 W di Sumbar per 21 November 2025.
Penandatanganan SK oleh Wagub ini berlaku mulai 26 November hingga 8 desember 2025,atau sesaat setelah dampak cuaca ekstrem menyebabkan banjir,longsor,dan isolasi di sejumlah wilayah Sumbar.
“Kok wagub, Pak Gubernurnya di mana?” celetuk warganet saat status tanggap darurat Sumbar diumumkan.
Dari penelusuran dokumen perjalanan kepala daerah dan informasi yang beredar, Gubernur Sumbar diduga tengah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan saat bencana terjadi.
Sejumlah pihak meyakini, Gubernur Sumbar mempersingkat kunjungannya ke luar negeri setelah mengetahui banjir bandang melanda daerahnya.
“Tetap saja Gubernur keterlaluan, pastikan apa setelah warning BMKG berangkat ke Korea nya atau sebelum, kalau setelah BMKG rilis peringatan cuaca ekstrem, gubernur terbang ke Korea, waduh itu sama pemimpin meninggalkan rakyatnya. Tidak ada arti kalau kunjungan itu dipersingkat ya,” ujar tokoh masyarakat Almudazir.
Berdasarkan pantauan di laman Facebook Pemprov Sumbar, Gubernur terlihat berada di lokasi longsor dengan mengenakan jas hujan. momen itu terjadi pada Jumat atau Sabtu, setelah bencana melanda pada Rabu, 26 November 2025.
Setelah masa tanggap darurat pertama berakhir, SK Tanggap Darurat kedua baru ditandatangani oleh Gubernur sumbar Mahyeldi.
Banyak pihak kemudian mempertanyakan alasan penandatanganan SK Tanggap Darurat pertama oleh Wagub, sementara perpanjangannya diteken oleh Gubernur.
Warganet mendesak agar informasi keberadaan Gubernur Sumbar saat bencana melanda daerahnya diungkap ke publik.
Kabar yang beredar menyebutkan, kunjungan dinas Gubernur Sumbar ke Korea Selatan dilakukan setelah BMKG merilis peringatan dini.
“Kalau betul, semoga saya salah ya, mestinya selaku pimpinan daerah dan umat, Gubernur Sumbar batalkan kunjungan ke luar negeri itu,” pungkas Almudazir.
