Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan maaf dari Pemerintah Kota Sibolga atas pelanggaran wilayah tangkap yang dilakukan oleh nelayan asal Sibolga.
Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry, saat berkunjung ke kediaman Wakil Gubernur sumbar, Vasko Ruseimy, pada Jumat (18/7/2025).
Kedatangan Wali Kota sibolga bersama Ketua DPRD Kota Sibolga dan sejumlah pejabat daerah itu juga bertujuan untuk menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum terkait penangkapan kapal KM Dirga asal Sibolga yang menggunakan pukat harimau (trawl) di perairan Sumatera Barat.
Wali Kota Syukri mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum nelayan Sibolga.
“Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah Provinsi Sumbar,” katanya.
Rombongan dari Sibolga terdiri dari Sekda,Sekwan,Kadis Kesehatan,perwakilan Dinas Perikanan,Kabag Umum,Ketua HNSI Sibolga-Tapteng,serta sejumlah nelayan jaring salam.
Wakil Gubernur Sumatera Barat,Vasko Ruseimy,menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi itikad baik dari Pemkot Sibolga.
Namun, Vasko menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal pelanggar akan tetap berjalan sesuai ketentuan. “Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut.Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” tegasnya.
Sebelumnya, Wagub Vasko memimpin patroli laut gabungan bersama Ditpolairud, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan lokal di kawasan Air Bangis, Pasaman Barat.
Dalam patroli tersebut, petugas mengamankan KM Dirga, kapal nelayan modern asal Kota Sibolga yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Sumatera Barat yang masuk dalam zona tangkap khusus nelayan kecil. Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir, dan memperjuangkan hak nelayan lokal dari praktik perikanan yang merusak dan tidak berkelanjutan.
