Jakarta – World Economic Forum (WEF) memberikan peringatan serius terkait potensi ancaman pengangguran di Indonesia.
Lembaga itu memprediksi pengangguran bisa menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2026-2028.
Peringatan ini muncul di tengah ambisi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif.
WEF menyampaikan hal ini dalam laporan Global Risks Report 2026. Laporan ini melibatkan lebih dari 11 ribu pemimpin bisnis dari 116 negara.
Survei WEF memetakan prioritas risiko ekonomi di berbagai negara. Hasilnya, para pemimpin bisnis menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun ke depan.
Indonesia menjadi satu dari 27 negara yang menempatkan risiko ini di peringkat pertama.
WEF menilai,prospek kerja yang memburuk tidak hanya berdampak pada ekonomi,tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial dan politik.
“Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan pada institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi,” tulis WEF dalam laporannya.
Laporan itu juga menjelaskan bahwa keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan masalah struktural di pasar tenaga kerja. Mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja.
Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau,terbatasnya mobilitas sosial,serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi juga memperbesar risiko tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, membenarkan fenomena ini. “realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan,” ujarnya.
Sarman menilai, ini adalah indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia mencatat, setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana. Jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja,penumpukan pengangguran sulit dihindari.
Terlebih dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi lokal maupun global.
Sarman mendorong pemerintah untuk mempercepat berbagai program strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta menarik investasi berbasis padat karya.
“Dalam jangka pendek,pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah,” terangnya.
Ia menambahkan,uang saku yang mereka peroleh akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga berkaitan dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang relatif rendah.
“Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun,” kata Bob.
Menurutnya, menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan efek domino terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Bob menambahkan, daya serap tenaga kerja dari investasi juga terus menurun. lima tahun lalu, investasi Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, namun kini hanya sekitar 1.400 lapangan kerja.
“Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.
Menurut Bob, pemulihan ekonomi kelas menengah harus menjadi prioritas melalui stimulus permintaan dan kebijakan counter cyclical. Ia juga mendorong pemerintah memberi prioritas pada investasi sektor industri pengolahan dan pemrosesan yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih besar.
Selain pengangguran,survei WEF mencatat risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai berada di peringkat kedua. Disusul dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga.
Sementara itu, risiko penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima. Ini mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.
