Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyatakan praktik mencampur beras, atau pengoplosan, telah lama terjadi dan dianggap lumrah.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Pangan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (21/8).
“Saya bilang nyampur [beras] itu tidak apa-apa, yang tidak boleh itu bohong. Nyampur beras kan biasa. Seperti beras ketan dicampur biar pulen, biasa, boleh dicampur. Dari dulu memang begitu, yang tidak boleh itu bohongnya,” kata Zulkifli.
Pernyataan ini muncul saat pemerintah mengungkap kasus beras oplosan.
Beberapa waktu lalu, pemerintah mengungkap sekitar 212 merek beras premium oplosan. Sejumlah sampel menunjukkan patahan beras mencapai 59 persen, padahal standar beras premium maksimal 15 persen.
Zulkifli melanjutkan, kegiatan mengoplos beras dianggap sah.
Namun, ia menegaskan pedagang atau distributor dilarang membohongi konsumen terkait kriteria beras patah atau *broken rice* untuk beras premium, yang maksimal 15 persen.
“Misalnya, bohong itu beras broken 15 [persen], rupanya 30 [persen], itu nipu, itu banyak yang bohongnya. Rupanya beras-beras yang broken 50 [persen] itu dibilang premium. Jadi bohongnya itu yang ditangkap polisi sama satgas. Jadi bukan nyampurnya tidak boleh, melakukan yang nipunya itu,” ujar Ketua Umum PAN tersebut.
Zulkifli juga menyebutkan, terdapat kekhawatiran untuk mendistribusikan beras jenis SPHP di pasar akibat kasus beras oplosan.
“Stok yang tinggal 1,3 juta ton ini dipercepat karena bulan September sampai Desember, produksi rendah dari konsumsi, maka perlu SPHP. Putusan presiden itu mulai bulan Juni, kemampuan packaging dan pendistribusiannya tadinya tidak masuk pasar, takut dioplos,” bebernya.
Untuk itu, Zulkifli menginstruksikan Bulog mempercepat proses *packaging* beras SPHP agar didistribusikan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pasar tradisional.
“Saya katakan masuk pasar, kalau Kopdes masuk Kopdes gampang, maka Kopdes penting. Maka sekarang masuk pasar-pasar tradisional yang baru mulai. Sekarang baru kemampuan 6 ribu ton. Kalau 10 ribu [ton] aja baru 300 ribu (penerima), saya bilang kurang. Harusnya 1 hari 30 ribu packaging itu disebar. Kerjasama dengan Pos dan Bapanas kan bisa,” pungkasnya.
