Jakarta – Gaya kepemimpinan Donald Trump yang tidak lazim, yang membawa pendekatan bisnis ke ranah politik global, kini memicu kekhawatiran akan potensi konflik bersenjata nuklir. Kebijakan luar negeri yang awalnya tampak sebagai taktik tekanan tarif, kini berkembang menjadi ketegangan militer yang membahayakan stabilitas dunia.Selama menjabat sebagai presiden AS, Trump menerapkan tarif tinggi pada sekutu dan rival. Ia menyebut Organisasi Perdagangan Dunia sebagai “bencana,” dan menarik AS dari kesepakatan multilateral seperti TPP dan JCPOA. Perjanjian internasional diperlakukan layaknya kontrak bisnis yang dapat dibatalkan, dinegosiasikan ulang, atau dihancurkan jika dianggap merugikan. Penarikan diri dari JCPOA pada 2018, menurut pengamat, telah meruntuhkan satu-satunya mekanisme damai untuk membatasi pengayaan uranium Iran. Tekanan maksimal yang diterapkan, justru mendorong Iran untuk melanjutkan program nuklirnya dan mempercepat pengayaan uranium.
Pada tahun 2025, pendekatan keras tersebut mencapai titik kritis.Serangan militer Israel ke fasilitas nuklir Iran, yang menewaskan sejumlah ilmuwan dan komandan militer, telah mengubah ketegangan diplomatik menjadi konflik militer terbuka. Trump, yang sebelumnya memposisikan diri sebagai “mediator yang kuat,” dinilai menunjukkan keberpihakannya. Laporan menyebutkan bahwa pesawat AS membantu mengisi bahan bakar jet tempur Israel dan mengaktifkan sistem pertahanan untuk melindungi wilayahnya dari serangan balasan Iran.
Muncul pertanyaan apakah tindakan ini merupakan bagian dari doktrin keamanan nasional atau strategi bisnis yang diperluas ke ranah militer. Tekanan militer, dalam kalkulasi Trump, tampaknya digunakan seperti tarif impor, sebagai alat tawar. Setelah Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal ke Israel, Trump tidak mengutuk serangan awal Israel, melainkan mengancam akan melanjutkan tekanan jika Iran tidak “bernegosiasi dalam 60 hari.” Pendekatan ini dinilai mencerminkan model negosiasi yang sangat transaksional, yaitu “pukul dulu, bicara belakangan.”
Pendekatan ini telah memicu reaksi berantai. Harga minyak melonjak lebih dari 6%, menekan ekonomi negara berkembang. Pasar saham Timur Tengah anjlok, dan Selat Hormuz berisiko diblokade, mengancam stabilitas energi dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA mulai memperkuat aliansi dengan Tiongkok dan rusia untuk mengamankan pasokan dan pengaruh. Dunia menyaksikan transformasi dari unilateralisme agresif ke potensi konflik multipolar.
Logika “deal-making” Trump telah bergeser dari perdagangan ke persenjataan, dari retorika ke ledakan. Perang dagang mungkin melukai ekspor dan menciptakan inflasi, tetapi perang nuklir bisa memusnahkan kota. Kegagalan memahami perbedaan essential ini adalah bahaya nyata dari memimpin urusan dunia dengan logika pedagang real estate.
Di tengah ancaman konflik nuklir, penting untuk mempertanyakan siapa yang benar-benar mendapat untung dari gaya bisnis ini. Dunia yang lelah oleh pandemi, krisis energi, dan ketimpangan, membutuhkan stabilitas dan pemulihan, bukan sebuah “kesepakatan besar” yang dibayar dengan darah dan kehancuran.
Jika bisnis Trump kini bergerak dari tarif ke misil, maka dunia harus sadar bahwa kita bukan lagi berhadapan dengan presiden pebisnis, tetapi dengan negosiator berbahaya yang menganggap risiko eksistensial sebagai bagian dari strategi tawar-menawar. Ini bukan bisnis seperti biasa, melainkan ancaman global.
