Bogor – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani melalui penyederhanaan birokrasi. Langkah ini diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (permentan) Nomor 15 Tahun 2025, yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola pupuk bersubsidi.
Menurut Ketua Kelompok Penyelenggaraan Penyuluhan Kementan, Acep Hariri, Permentan ini hadir sebagai solusi untuk memangkas proses penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan bahwa sekitar 145 aturan sebelumnya telah dihapus. “Ini langkah konkret pemerintah memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi pupuk ke petani,” ungkapnya saat forum diskusi kelompok (focus group discussion/FGD) di IPB International Convention Center, selasa (17/6/2025). FGD tersebut mengangkat tema “Tantangan dan peluang Kebijakan Subsidi Pupuk pada Sektor Pertanian Pascaterbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025”.
Lebih lanjut, Acep menjelaskan bahwa rantai distribusi pupuk kini menjadi lebih ringkas. Proses distribusi hanya melibatkan PT Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi, dan titik serah di tingkat bawah, yang meliputi gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), pengecer, dan koperasi. “dengan sistem ini, kita ingin memastikan pupuk sampai ke petani tanpa ribet seperti dulu,” ujarnya.
Gapoktan, sebagai lembaga ekonomi petani, dipersiapkan untuk menjadi titik serah pupuk bersubsidi. Meskipun keuntungan yang didapatkan relatif kecil, Acep menilai peran gapoktan sangat strategis dalam membantu petani. “Gapoktan siap mendukung penyaluran ini agar petani mudah mendapat pupuk yang selama ini menjadi tantangan,” tambahnya.
Saat ini, tercatat ada 64 ribu gapoktan, dan 502 di antaranya telah disetujui sebagai penyalur. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penyalur secara signifikan. “Kita akan dorong jumlahnya tembus ribuan agar semakin merata distribusinya,” kata Acep.
Minat gapoktan untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi meningkat setelah dilakukan edukasi dan kunjungan lapangan oleh penyuluh pertanian. Acep mencontohkan wilayah Madiun dan Pamekasan, yang awalnya tidak ada satu pun gapoktan yang siap, kini puluhan gapoktan telah menyatakan minat. “Setelah kita temui dan beri pemahaman, mereka ternyata siap dan antusias,” pungkasnya.
Sebagai informasi, alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah pertanian di Jawa Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, dari 1,9 juta ton menjadi 1,8 juta ton, akibat serapan tahun 2024 yang tidak mencapai 100 persen.Pada Ahad (18/5/2025),seorang petani terlihat menabur pupuk urea di area pertanian Desa Serut,Tulungagung,Jawa Timur.
