Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,5 persen. Keputusan penting ini diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama dua hari.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan untuk menjaga inflasi pada tahun 2025 dan 2026 agar tetap berada dalam target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5±1 persen. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”RDG BI 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,50 persen. Demikian juga, suku bunga deposit facility tetap di 4,75 persen dan suku bunga lending facility di 6,25 persen,” ungkap Perry dalam konferensi pers RDG yang diselenggarakan secara daring.
Ekonom Ryan Kiryanto memberikan tanggapannya terhadap keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah BI sudah tepat. Namun, ia menekankan perlunya penyelarasan antara kebijakan moneter dan fiskal dalam implementasinya.
“Dengan dasar pertimbangan yang matang, terutama relevansinya dengan terjaganya ekspektasi inflasi di 2025 ini pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen, didukung kestabilan nilai tukar rupiah secara basic di tengah tekanan eksternal yang terus berkelindan, keputusan BI mempertahankan level BI Rate tetap 5,5 persen betul-betul tepat, terarah dan taktis,” kata Ryan.Ryan menambahkan bahwa kebijakan moneter BI saat ini cenderung pro-stability, namun tetap diimbangi dengan kebijakan makroprudensial yang pro-growth. Ia bahkan melihat adanya ruang bagi BI untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi kebijakan moneter dengan melandaikan BI-rate, asalkan ekspektasi inflasi tetap terkendali dan stabilitas kurs rupiah tetap terjaga.
“Ketika kebijakan moneter melalui jalur BI Rate sudah on teh right track, maka juga terbuka ruang melanjutkan relaksasi kebijakan di jalur makroprudensial, misalnya memberikan insentif likuiditas kepada perbankan, sehingga ruang ekspansi kredit makin terbuka,” ungkapnya.
Menurut Ryan, dari sisi suplai pembiayaan, kondisi likuiditas secara agregat masih relatif memadai. Ia menilai bahwa saat ini yang diperlukan adalah mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, yang memerlukan insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian.
Ryan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical atau pro pertumbuhan, yang selaras dengan upaya memperkuat bauran kebijakan antara fiskal dan moneter. Ia menyarankan agar pemerintah segera mempercepat serapan belanja pemerintah (pusat dan daerah) untuk menciptakan proyek-proyek baru yang bersifat padat modal dan padat karya.
“Di sini harapannya permintaan kredit perbankan meningkat disertai penggalian dana dari jalur pasar modal,sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan domestik. Kebijakan pemerintah lainnya di luar kebijakan fiskal juga dibutuhkan untuk mengorkestrasi kebijakan harmonis yang pro-pasar dan pro-investor,” jelasnya.
Dengan skenario tersebut, Ryan berharap kebijakan moneter BI dapat efektif dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI akan terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut. “Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global,” pungkasnya.
