Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) telah menjalin kemitraan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Kantor pusat GAPKI pada Selasa, 17 Juni 2025.
Sabarudin, Ketua Umum SPKS, menyampaikan bahwa petani memiliki peran krusial dalam industri kelapa sawit nasional. Ia menyatakan, “Kita tahu bersama bahwa sekitar 16 juta hektar sawit Indonesia, 40 persen di antaranya dikelola oleh petani,” yang menggarisbawahi pentingnya kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh petani.
SPKS, yang memiliki 76.700 anggota yang tersebar di 22 kabupaten di 11 provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, secara aktif mendukung petani sawit melalui berbagai program. Program-program ini mencakup pelatihan praktik pertanian yang baik untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan, penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas ekonomi petani, serta pendampingan kemitraan dengan perusahaan.
Sabarudin juga menyampaikan dukungan penuh terhadap sertifikasi ISPO yang kini bersifat mandatori sesuai Peraturan Presiden terbaru. “Kami sangat mendukung sertifikasi ISPO yang menjadi kewajiban kita bersama. Apalagi saat ini sudah keluar Perpres terbaru yang bersifat mandatori. Kami juga sangat konsen dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), mendampingi secara langsung anggota kami yang siap untuk PSR,” ujarnya pada Jumat (20/6/2025).
Lebih lanjut, Sabarudin menyoroti tantangan yang dihadapi petani, termasuk penjualan hasil panen melalui perantara meskipun koperasi SPKS telah terbentuk. Ia mengungkapkan, “Kami ingin ada kemitraan antara petani dan perusahaan anggota GAPKI, terutama bagi petani sawit SPKS yang sudah punya koperasi dan berkomitmen pada sawit berkelanjutan.”
SPKS memandang kolaborasi ini sebagai momentum penting untuk membangun kemitraan yang adil, setara, strategis, dan berkelanjutan. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun tata kelola sawit nasional yang kuat, bebas deforestasi, kredibel, dan diakui secara global.
Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan petani dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas melalui program pelatihan, penguatan kelembagaan koperasi, dan memfasilitasi alat produksi yang dibutuhkan petani. SPKS menaruh fokus besar pada keberlanjutan dan pencapaian sertifikasi.
Sabarudin menambahkan, “Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi kita bersama-sama bisa melakukan pendampingan sertifikasi ISPO di lapangan sehingga dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola sawit rakyat sesuai dengan regulasi pemerintah.” Ia juga melihat potensi kerja sama dalam program PSR, mengingat banyak anggota SPKS yang telah teridentifikasi siap untuk replanting.
Eddy Martono,Ketua Umum GAPKI,menegaskan komitmen kuat asosiasi dalam membangun sistem industri kelapa sawit berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan industri sawit nasional tidak akan tercapai tanpa sinergi yang kokoh antara perusahaan dan petani swadaya, yang merupakan bagian integral dari rantai pasok industri.
“Kami bersepakat untuk saling mendukung dalam meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani, mendorong terbentuknya kemitraan usaha perkebunan antara koperasi petani dengan perusahaan-perusahaan anggota GAPKI, serta menciptakan tata kelola yang lebih transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy.
Eddy menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan pijakan awal yang konkret untuk berbagai program nyata di lapangan. GAPKI menyambut baik komitmen SPKS dalam memperkuat koperasi dan mendorong praktik-praktik pertanian berkelanjutan.Kolaborasi ini menjadi wujud nyata pengusaha dan petani dapat duduk bersama secara setara.
