Padang – Polda Sumatera Barat menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Mapolda Sumbar pada Jumat (10/7/2026) ini menghadirkan Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, bersama pengurus MUI Pusat dan MUI Sumbar.
Agenda diskusi tersebut menjadi sarana tindak lanjut nota kesepahaman antara Polri dan MUI pusat, sekaligus persiapan menyambut Musda MUI Sumbar.
Brigjen Pol Solihin menyebut peran ulama dan tokoh agama sangat krusial dalam memelihara ketertiban masyarakat.
Polda Sumbar menyatakan dukungan penuh atas usulan MUI terkait standardisasi saksi ahli dalam menangani kasus-kasus sensitif keagamaan.
“Polri sangat mengapresiasi dukungan MUI dalam penegakan hukum,” ujar Brigjen Pol Solihin.
Ia menilai, tinjauan mendalam dari perspektif keagamaan sangat diperlukan agar setiap penanganan perkara memiliki legitimasi yang kuat dan kredibel.
Kebijakan penyediaan saksi ahli yang kompeten ini akan segera diterapkan di tingkat Polres guna memastikan proses hukum berjalan objektif.
“Kami ingin saksi ahli memberikan keterangan objektif yang selaras dengan hukum positif kita,” tambahnya.
Sebagai langkah penguatan, MUI mengusulkan program pelatihan hukum positif dan sertifikasi bagi para ulama agar memiliki kompetensi mumpuni saat memberikan keterangan.
Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menilai kolaborasi ini sebagai langkah preventif yang efektif untuk merawat kerukunan umat.
“Polda Sumbar senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas dengan MUI,” tutur Susmelawati.
Standardisasi ini diharapkan mampu menciptakan proses hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta meminimalisir potensi konflik.
Delegasi MUI yang hadir dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. Muhammad Isan Tanjung, didampingi Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Dr. Zulmaidi.
Kedua lembaga sepakat untuk menyelesaikan setiap dinamika keagamaan dengan pendekatan bijak sesuai koridor hukum yang berlaku.
