Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya peran swasta dalam mempercepat adopsi energi bersih, khususnya di wilayah timur Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong pemanfaatan instrumen keuangan Green Bonds untuk pembangunan infrastruktur energi bersih.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) aryo Djojohadikusumo menyampaikan, penerbitan Green Bonds merupakan langkah inovatif untuk mempercepat transisi ke energi bersih.
Ia menjelaskan, tantangan utama dalam pengembangan EBT saat ini adalah investasi pada jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban.
“internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar 6 persen.dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu,pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN,” ujar Aryo di Jakarta,kamis (21/8/2025).
Menurutnya, Green Bonds dapat menjadi solusi pendanaan yang memadai bagi PLN untuk membangun jaringan transmisi listrik EBT, sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya energi bersih yang melimpah, namun membutuhkan skema finansial yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan permintaan listrik yang terus meningkat.
“Dengan Green Bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” katanya.
Aryo menjelaskan, keunggulan Green Bonds adalah dana yang terkumpul hanya digunakan untuk proyek-proyek hijau, sehingga meningkatkan kepercayaan investor global yang semakin selektif dalam menyalurkan pendanaan.
Obligasi hijau dinilai dapat menjadi instrumen kunci untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi yang mencapai Rp3.000 triliun, sekaligus meningkatkan kredibilitas transisi energi Indonesia di mata internasional.
Senada dengan Aryo, Senior Executive Vice President (SEVP) Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, menyatakan bahwa pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi tidak dapat dilakukan sendiri oleh PLN.
“RUPTL 2025-2034 yang kami keluarkan menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari EBT, termasuk Energy Storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama. PLN tidak bisa berjalan sendiri, peran aktif swasta mutlak diperlukan,” kata Nurlely.
Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) terbaru menempatkanIndependent Power Produce (IPP) sebagai penyumbang dana lebih dari 70 persen. Untuk merealisasikannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional serta skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing yang tengah digodok.
CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di wilayah Indonesia timur.Ia mengungkapkan, pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai 9 persen per tahun, namun perubahan iklim menimbulkan tantangan besar.
“Pada 2023, kekeringan ekstrem menyebabkan _shortage_ besar pada PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), sehingga beberapa industri harus dikorbankan. _Renewable_ bukan beban, tetapi peluang. Namun tanpa dukungan regulasi dan pemerintah, swasta tidak akan berhasil. Kami ingin menjadi mitra pemerintah untuk pemerataan energi di Indonesia timur,” ucap Subhan.
Ia menambahkan, peran swasta tidak hanya penting dalam penyediaan teknologi dan investasi, tetapi juga dalam mempercepat adopsi energi bersih di sektor industri.
