Jakarta– Sorotan tajam terhadap potensi kerugian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, pada Jumat (20/8/2025) menekankan pentingnya transparansi dalam proses restrukturisasi utang KCIC.
Legislator dari Fraksi PKS ini secara khusus menyoroti rencana masuknya Danantara dalam skema restrukturisasi utang KCIC. Nevi mempertanyakan potensi bailout dari kerugian struktural.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Nevi juga memberikan apresiasi atas pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan signifikan pada LRT Jabodebek hingga 50,14%.
Namun, ia mengingatkan agar peningkatan kuantitas ini sejalan dengan peningkatan kualitas layanan. “Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” tegasnya.
Terkait digitalisasi, Nevi memberikan penilaian positif terhadap aplikasi Access by KAI yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket atau 72% dari total penjualan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar KAI tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambahnya.
Dalam konteks keberlanjutan, Nevi mengapresiasi roadmap KAI 2025-2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dan peningkatan skor GCG.
Ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen. menurutnya, keterbukaan data ESG menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Nevi juga mengingatkan kembali posisi PKS sejak awal yang mengkritisi proyek kereta cepat akibat perubahan pelaksana dari Jepang ke China yang dinilai tergesa-gesa.
Menurutnya, hal tersebut kini terbukti menimbulkan masalah yang serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Nevi.
