Rote Ndao – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk merealisasikan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Inisiatif ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam industri melalui pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.
Ahmad Koswara, Direktur Jenderal pengelolaan Kelautan KKP, menyampaikan bahwa pemerintah berencana membangun 10 zona di dalam kawasan tersebut. “Kita baru bisa sampaikan, bahwa kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp 750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor KKP, Rabu (11/6/2025).
Koswara menjelaskan bahwa zona 1 akan dikembangkan secara komprehensif, mencakup infrastruktur dan fasilitas pabrik, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN). PT Garam akan berperan sebagai operator zona tersebut.
Pemerintah juga membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk mengembangkan zona-zona lainnya. “Kalau zona lain,kita hanya menyiapkan lahan. Lahan yang siap penuh. Nah nanti mereka mau membuat tambahnya seperti apa metodenya, mau membuat pabriknya bagaimana, itu terserah dari investor mereka,” kata Koswara.
Abraham Mose,Direktur Utama PT Garam,mengungkapkan bahwa sejumlah investor dari dalam dan luar negeri telah menunjukkan ketertarikan untuk membangun pabrik di kawasan industri garam tersebut. “Luar negeri karena dengan ditutup impor,sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka,” ucapnya. namun, ia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut karena masih mempertimbangkan aspek bisnis.
Mose menambahkan, K-SIGN diperkirakan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Pembangunan K-SIGN akan mengadopsi pendekatan ekstensifikasi terpadu, meliputi pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, serta penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Proyek ini direncanakan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan yang terukur.
Tahapan pembangunan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga uji coba operasional produksi garam tahap I dan II.
Kawasan yang ditetapkan seluas 10.764 hektare,meliputi 13 desa di tiga kecamatan,yaitu Landu Lenko,Pantai Baru,dan Rote Timur,serta wilayah perairan di teluk Pantai baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang dinilai ideal untuk produksi garam yang efisien dan berkelanjutan.
