Agam – Komisi IV DPR RI meninjau langsung implementasi metode pertanian Sawah Pokok Murah di Kabupaten Agam.Kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung dari 20 hingga 22 Juni 2025 ini diisi dengan kegiatan panen padi bersama petani setempat.
Metode sawah Pokok Murah, yang merupakan gagasan seorang pelaku pertanian asal Sumatera Barat bernama Joni, menawarkan sistem budidaya padi yang berfokus pada efisiensi. Sistem ini menekankan penggunaan lahan, benih, pupuk, dan air secara optimal untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Pola tanam ini dinamakan “murah” karena bertujuan menekan biaya produksi, dan “pokok” karena berorientasi pada produktivitas berkelanjutan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Vasko Ruseimy, yang turut mendampingi Siti Hediyati Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap metode ini. “Alhamdulillah kita ajak langsung Buk titiek untuk panen Sawah Pokok Murah. Insya Allah ini akan kita gagas secara nasional, berawal dari Sumatera Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ruseimy menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat kembali mencapai swasembada pangan seperti yang pernah diraih pada tahun 1984, dengan Sumatera Barat sebagai motor penggeraknya.Dalam dialog dengan para petani, Ruseimy berupaya mencari tahu alasan di balik belum meratanya adopsi metode Sawah Pokok Murah.
Seorang petani menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memilih untuk menunggu dan melihat hasil dari petani lain terlebih dahulu. Namun, ia meyakinkan bahwa metode tersebut telah terbukti berhasil dan tidak memiliki kendala berarti, selain dari kemauan petani itu sendiri.
Siti Hediyati Haryadi meyakini bahwa Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menjadi daerah swasembada pangan dengan dukungan sistem pertanian yang tepat.”untuk sumatera Barat,bisa swasembada sendiri dengan dibantu oleh sistem Sawah Pokok Murah ini. Kalau berhasil, bisa dikembangkan ke daerah lain di Indonesia,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan karantina Nasional, serta Komisi IV DPR RI. Kehadiran mereka dinilai sebagai momentum penting untuk mempercepat penguatan sektor pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dan efisiensi.
