Padang – Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024 dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 bersama KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Aula KPU Sumbar, Kamis (19/12/2025).
Ketua KPU Sumatera Barat Surya Efitrimen mengatakan pihaknya telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran 2024, khususnya pertanggungjawaban dana sharing antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Surya menjelaskan rencana aksi atas rekomendasi BPK terkait temuan pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2024 sudah ditandatangani dan sedang ditindaklanjuti sesuai tahapan pemeriksaan, mulai dari rapat klarifikasi hingga pemeriksaan lapangan.
Ia menekankan tidak semua daerah dijadikan sampel pemeriksaan BPK pada 2024, sehingga ketidakterlibatan suatu daerah dalam sampel tidak otomatis berarti bermasalah.”Banyak daerah yang tidak diperiksa karena tidak dijadikan sampel. Ini perlu dipahami bersama, bukan berarti daerah tersebut bermasalah,” ujar Surya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Surya menyatakan secara umum pengelolaan anggaran telah tuntas diselesaikan, kecuali beberapa temuan yang masih berkaitan dengan pihak ketiga dan saat ini dalam proses penyelesaian.
Surya juga menegaskan anggaran hibah KPU kabupaten/kota tidak termasuk objek pemeriksaan BPK. meski demikian, ia mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota agar tidak menganggap hal tersebut bebas risiko dan tetap menyiapkan seluruh dokumen karena pada waktunya akan diminta dan diserahkan kepada BPK.Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran KPU di seluruh Sumatera Barat serta meningkatkan kesiapan menghadapi proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan ke depan.
