Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena kredit “nganggur” atau undisbursed loan perbankan yang mencapai Rp2.500 triliun per November 2025.
Jumlah ini menjadi perhatian serius karena potensi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.
BI mengungkapkan penyebab utama kredit belum tersalurkan adalah permintaan yang belum optimal akibat ketidakpastian ekonomi.
Korporasi masih bersikap wait adn see dalam berinvestasi.
“Mereka masih melihat apakah ekonomi benar-benar menggeliat atau tidak,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro, dalam media briefing di Jakarta.
Selain itu, korporasi cenderung menggunakan dana internal karena suku bunga bank yang dianggap masih tinggi.
Rumah tangga juga menahan diri untuk mengambil kredit konsumsi karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi di masa depan.
“Jika ekspektasi penghasilan tidak naik, mereka akan mengerem,” imbuh Solikin.
Dari sisi suplai, BI mengklaim telah memberikan banyak insentif kepada perbankan. Namun, dorongan dari sisi permintaan masih diperlukan.
Solikin berharap penyaluran kredit dapat tumbuh di atas 8% pada Desember 2025, sesuai target BI.
sementara itu,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tingginya undisbursed loan menunjukkan adanya potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, meyakini bahwa pencairan kredit dapat meningkat jika kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat.
“Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor riil,” kata Dian dalam keterangan tertulis.
OJK memperkirakan undisbursed loan akan mengalami moderasi seiring dengan penyesuaian strategi bisnis bank.
Sektor perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan produktif dengan pendekatan yang cermat terhadap risiko.
Pemulihan sektor ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal-moneter diharapkan meningkatkan efek multiplier ke konsumsi rumah tangga dan investasi.
Faktor-faktor seperti transmisi kebijakan moneter yang membaik, penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta juga dapat mendorong pertumbuhan kredit.
Dian melihat aktivitas perekonomian mulai meningkat, tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia November 2025 yang mencapai 53,50.
OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
