Bandung – Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menyoroti sejumlah tantangan yang menghambat laju industri panas bumi di Indonesia. ketua Umum API, Julfi Hadi, menyampaikan hal ini dalam forum 14th ITB International Geothermal Workshop (IIGW) 2025 yang digelar Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (30/6/2025).
Julfi menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi risiko eksplorasi yang tinggi, kebutuhan modal besar (capex), serta perlunya penguatan jaringan transmisi. “Jika supergrid terwujud, panas bumi akan menjadi penggerak utama dalam transisi dan ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.
Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, Julfi mendorong pengembangan sumber daya secara bertahap (staged growth) untuk menekan risiko eksplorasi. Hal itu ia sampaikan dalam pernyataannya, Selasa (1/7/2025). Ia juga menyarankan adopsi teknologi baru seperti modular power plant, co-generation, dan electrical submersible pumps untuk meningkatkan produksi dan mempercepat Commercial Operational Date (COD).
Lebih lanjut, Julfi menekankan pentingnya insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Ia juga mendorong optimalisasi model bisnis, Internal Rate of Return (IRR), pendapatan, dan efisiensi produksi untuk menekan capex dan operational expenditure (opex), serta mempercepat pelaksanaan proyek. Saat ini, API tengah melakukan kajian bersama Kementerian ESDM untuk merumuskan skema insentif dan tarif yang lebih efektif. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan jaringan transmisi listrik jarak jauh berskala besar (supergrid) untuk mengoptimalkan potensi panas bumi di Indonesia.
Selain aspek teknis dan ekonomi, Julfi juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat lokal. “Kita sudah punya 40 tahun pengalaman. meski begitu, kita harus lebih aktif menunjukkan bahwa panas bumi bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk lokal, dan membawa pembangunan ke masyarakat,” katanya pada Selasa (1/7/2025).
Julfi menegaskan, percepatan pengembangan panas bumi memerlukan sinergi lintas sektor yang kuat. Dukungan dibutuhkan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, investor, akademisi, hingga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini krusial untuk memastikan energi panas bumi menjadi pilar utama transisi energi dan motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
