Tutup
News

Pekanbaru Pacu PAD, Targetkan Tuntaskan Tunda Bayar Tahun 2025

262
×

Pekanbaru Pacu PAD, Targetkan Tuntaskan Tunda Bayar Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
pad-pekanbaru-2025-tembus-rp1,1-triliun,-pemerintah-klaim-menyelesaikan-tunda-bayar
PAD Pekanbaru 2025 Tembus Rp1,1 Triliun, Pemerintah Klaim Menyelesaikan Tunda Bayar

Pekanbaru – Kabar baik datang dari Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target, menembus angka Rp1,1 triliun.

Capaian ini diraih di tengah beban utang warisan pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp467 miliar.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, bersyukur atas pencapaian ini.

“Pemerintahan Pak Agung dan Pak Markarius sejak awal memang diwarisi hutang sebesar Rp467 miliar,” ujarnya usai memimpin rapat di Kantor Bapenda Pekanbaru.

“Alhamdulillah,hingga akhir tahun ini,insyaallah seluruh hutang,terutama yang bersifat kontraktual,dapat dilunasi,” imbuhnya.

Zulhelmi juga mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang dinilai berhasil mendongkrak penerimaan daerah secara signifikan.

Selain penguatan pendapatan, Pemko Pekanbaru juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur.”Pemerintah Kota Pekanbaru telah memperbaiki jalan berlubang di 33 ruas jalan, dengan total panjang sekitar 38 kilometer,” jelas Zulhelmi.

Pemerintah memastikan tidak ada lagi masalah tunda bayar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

“Seluruh kegiatan pembangunan tahun ini dapat dibayarkan.Tidak ada tunda bayar. Bahkan TPP ASN selama 14 bulan bisa dibayarkan penuh,” tegasnya.

Anggaran yang cukup juga dipastikan tersedia hingga akhir tahun untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan program Global Health Coverage (UHC).

dalam upaya optimalisasi PAD,Pemko Pekanbaru juga melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual objek Pajak (NJOP).

Namun, Zulhelmi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban masyarakat.

“Penyesuaian NJOP dilakukan agar lebih mendekati harga pasar. Tapi itu tidak otomatis menaikkan PBB. Akan ada stimulus dan diskon. Pesan Pak Wali Kota jelas, jangan menambah beban rakyat,” pungkasnya.