jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam proyek infrastruktur skala besar. Langkah ini bertujuan mendukung industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
komitmen ini membuahkan hasil dengan diraihnya Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) tahun 2025.Kementerian PU meraih penghargaan kategori “Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja terbesar”.
Penghargaan diserahkan pada acara Business Matching Belanja PDN 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian.
Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU,Airyn Saputri Harahap,menegaskan pentingnya belanja pemerintah yang besar dengan penguatan TKDN.
“Belanja pemerintah yang besar, dikombinasikan dengan penguatan TKDN dan sistem pengendalian efektif, dapat menjadi instrumen strategis mempercepat transformasi ekonomi nasional,” ujarnya, selasa (16/12/2025).
Airyn menambahkan, Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. fokusnya tak hanya pada investasi infrastruktur, tetapi juga bagaimana infrastruktur menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini selaras dengan Tri Asa pembangunan Infrastruktur atau PU 608, arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Hal ini dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Penguatan TKDN di Kementerian PU memiliki implikasi makroekonomi signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi pada penurunan Incremental Capital Output ratio (ICOR).
Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, belanja infrastruktur Kementerian PU diarahkan agar semakin produktif, transparan, dan berdampak. Efektivitas pembangunan tak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari kemampuannya memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
penghargaan P2DN 2025 yang diraih Kementerian Pekerjaan Umum menjadi refleksi atas konsistensi implementasi kebijakan P3DN. lebih dari sekadar capaian institusional, penghargaan ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional, sekaligus fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.
