Jakarta – Pengangguran di kalangan anak muda dan lulusan terdidik di Indonesia disebabkan oleh ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri.
Hal ini diungkapkan oleh Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan.
menurut Deni, pembenahan sektor pendidikan menjadi kunci utama mengatasi masalah ini. Kebijakan ketenagakerjaan saja tidak cukup.
“Membenahinya itu enggak cuma harus sektor itu (ketenagakerjaan) saja,tapi juga dari sektor pendidikannya,” ujar Deni dalam Media Briefing ‘Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi,Sosial,dan Politik’ secara virtual,Rabu (7/1/2026).
Deni menyoroti adanya mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan di lembaga pendidikan.
Universitas dan sekolah kejuruan dinilai lebih fokus pada peningkatan jumlah peserta didik tanpa mempertimbangkan prospek kerja lulusannya.
Keterkaitan yang lemah antara dunia pendidikan dan industri membuat lulusan tidak siap untuk diserap oleh pasar kerja. Institusi pendidikan cenderung berjalan sendiri tanpa integrasi dengan kebutuhan sektor riil.
Selain faktor pendidikan, Deni juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi indonesia yang cenderung padat modal (capital intensive).
pola pertumbuhan ini dinilai tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara struktur tenaga kerja nasional didominasi oleh lulusan pendidikan menengah.
“Struktur pertumbuhan ekonomi kita itu bias capital intensive.Yang memang enggak butuh banyak tenaga kerja gitu. Sementara di sisi lain,struktur tenaga kerja kita itu banyak kan SMP,SMA,STM,” jelas Deni.
Deni mencatat bahwa tingkat pengangguran terbesar masih berasal dari lulusan SMA dan SMK. Namun, pengangguran di kalangan lulusan diploma hingga pascasarjana juga mulai meningkat, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil.
Meskipun secara persentase tidak dominan, Deni menilai bahwa pengangguran di kalangan terdidik dapat memicu gejolak sosial.
“Ini orang-orang terdidik kalau dia didiamin tambah banyak, itu bisa discontent, bisa demo, bisa bikin pergerakan,” pungkasnya.
Deni juga menyinggung data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sekitar 80 ribu orang mengalami PHK di tahun 2025, meningkat dari sekitar 67 ribu orang sebelumnya.
