Hambalang – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perkembangan ekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, Minggu (14/12) malam.Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, itu membahas pembenahan kinerja di bidang bea cukai dan pajak.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, selain ekonomi, Prabowo juga memanggil sejumlah menteri untuk membahas penanganan bencana dan persiapan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Prabowo menyoroti stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru. Ia juga meminta informasi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk kondisi pajak dan bea cukai.
“Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak,” ujar Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (15/12).
dalam pertemuan itu, Prabowo juga membahas pemberian insentif untuk sektor-sektor tertentu guna mendukung kelancaran libur akhir tahun.
Insentif tersebut meliputi diskon tarif tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.
Terkait penanganan bencana, Prabowo menekankan percepatan pembangunan hunian sementara dan tetap bagi korban bencana di Sumatra.
“Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.
Prabowo juga menginstruksikan penambahan alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, dan toilet portable di lokasi terdampak.
“Presiden ingin Menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika kinerjanya tidak membaik dalam satu tahun.Bahkan, ia menyebutkan kemungkinan merumahkan 16 ribu pegawai.
Purbaya menegaskan, ancaman tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan perintah dari atasannya.
“Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh,dari bos di atas,” kata Purbaya dalam sebuah dialog di Jakarta,Kamis (11/12).
Menurut Purbaya, ancaman tersebut bertujuan untuk memacu pegawai bea cukai agar bekerja lebih baik. Ia menyinggung kemungkinan menggunakan jasa perusahaan asing seperti Suisse Generale Surveillance (SGS3) jika perbaikan tidak tercapai.
“Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik untuk perbaiki kinerjanya, supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita nggak mampu,” ujarnya.Purbaya mengakui masih banyak kebocoran dalam pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan Bea Cukai. Ia menargetkan pengawasan bea cukai yang lebih baik dalam satu tahun ke depan, dengan harapan tidak ada lagi penyelundupan produk ilegal, terutama dari China.
“Setahun ke depan, saya akan betulin Bea Cukai sehingga nggak ada barang-barang selundupan dari China yang ilegal,” tegasnya.
direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menanggapi ancaman tersebut dengan optimisme.Djaka yakin instansinya dapat berbenah dan menyelesaikan upaya perbaikan pada tahun 2026, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Purbaya.
“Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau,” ucap Djaka.
Upaya perbaikan akan dimulai dari perubahan kultur kerja di DJBC.Djaka juga mendorong peningkatan kinerja melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara, serta berjanji memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan.Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik,” pungkas Djaka.
