Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi melalui reformasi kebijakan dan deregulasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Dalam konferensi daring tersebut, Rosan menekankan pentingnya percepatan perbaikan iklim investasi untuk mengoptimalkan potensi investasi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. “Dari sisi investasi, kita harus senantiasa melakukan reformasi dari sisi kebijakannya, peraturannya, dan juga dari sisi bagaimana kita harus memotong biaya-biaya yang harus dikeluarkan,” ujarnya.
Kementerian Investasi saat ini tengah menjalankan program deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat realisasi komitmen investasi di berbagai sektor strategis. Untuk mendukung upaya ini, kementerian telah membentuk satuan tugas khusus. Rosan menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menghindari potensi investasi yang hanya menjadi potensi tanpa realisasi. “Kalau tidak, potensi ini hanya menjadi potensi saja, dan tantangan untuk mengaktifasi akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kita harus melakukan percepatan di sini,” katanya.
Rosan juga menyoroti Undang-undang Omnibus Law 2021 sebagai fondasi awal reformasi investasi yang terus diperbarui untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi investor. Salah satu inisiatif utama adalah integrasi perizinan dari 18 kementerian dan lembaga ke dalam satu atap di bawah Kementerian Investasi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha secara nasional. “Kita tahu di masa lampau itu masih ada online kebijakan satu atap, tapi tidak bekerja dengan maksimal,” tegasnya.
Saat ini, enam kementerian telah bergabung dalam sistem terpadu tersebut, dan diharapkan 12 kementerian lainnya akan segera menyusul. Integrasi ini diharapkan dapat membuat perizinan lebih efisien, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha.”Kita akan selalu terus melakukan reformasi sehingga iklim investasi Indonesia akan membaik,” ucap Rosan.
Menurut Rosan, kejelasan waktu perizinan sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang.Investasi jangka panjang membutuhkan kepastian,tata kelola yang baik,serta dukungan sistem yang berdaya saing tinggi.
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa manfaat investasi tidak hanya terbatas pada pengembalian modal, tetapi juga mencakup penciptaan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. “Karena kalau berinvestasi tidak hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia (juga), kita tidak mau kalau ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Karena ini kan satu komitmen jangka panjang,” pungkasnya.
