Padang – Banjir bandang menerjang tiga provinsi di Sumatra pada 26 November 2025. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilanda bencana akibat sungai meluap.
Lumpur dan gelondongan kayu hanyut, menyebabkan korban jiwa di berbagai lokasi.
Bencana ini menimpa Tamiang (Aceh), Tapanuli (Sumut), Salareh Aie, malalak, Matua, Maninjau, Lembah Anai, Malalo, Batu Busuak, Lubuk Minturun, Gunung Nago, dan Guo (Sumbar).
Solidaritas dari seluruh negeri mengalir deras. Gerakan rakyat membantu rakyat, aksi peduli wakil rakyat, hingga penanganan nasional dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden bahkan beberapa kali mengunjungi daerah bencana. Ia berinteraksi langsung dengan korban di posko pengungsian. Kepedulian tumbuh di tengah kerusakan.
Banyak tokoh publik turut merasakan duka di lokasi bencana, seperti di Salareh Aie, malalak, Maninjau, Padang, dan Tanah Datar.
“Bangkit Basamo” menjadi semangat yang dicanangkan berbagai pihak. Penanganan bencana yang awalnya dinilai lambat, kemudian bergerak cepat dan terukur setelah melihat dampak masif dan jumlah korban jiwa yang mencapai lebih dari 1.000 orang.
TNI, Polri, BUMN, relawan, BNPB, SAR, dan BPBD bersinergi membantu korban dan membuka akses ke kampung-kampung terisolir di tiga provinsi.
APBN pun dialokasikan untuk mempercepat pemulihan. Bantuan Rp 20 miliar untuk provinsi dan Rp 4 miliar untuk kabupaten/kota terdampak.
Anggota DPR RI dari Sumbar, Nevi Zuairina, mengapresiasi respons cepat pemerintah dan kerja keras BUMN di daerah bencana.
Tahap tanggap darurat akan segera berakhir. Daerah bencana memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.Bantuan besar dan dana pemulihan fantastis tetap perlu diawasi.
“Semuanya harus disalurkan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.Jangan sampai tekad pemulihan ini justru menjadi ajang korupsi baru,” tegas Nevi.
Masyarakat dan wakil rakyat akan mengawasi proses ini.Aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi dana bencana.
“Ayo kita bangkit basamo,pulihkan Sumatra dengan kekuatan nasional di bawah komando presiden. Negara dan bangsa ini tidak akan membiarkan daerah bencana mengalami nestapa panjang,” pungkasnya.
