Jakarta – Pemerintah kembali menyoroti besarnya beban impor LPG yang setiap tahun masih menguras devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, nilai belanja valuta asing untuk komoditas itu sudah berada di kisaran Rp120 triliun sampai Rp150 triliun per tahun dan berpotensi membengkak jika harga minyak dunia naik.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil seusai melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Keterangan tertulis yang diterima pada minggu, 10 Mei 2026, menegaskan bahwa impor LPG masih menjadi salah satu titik rawan dalam pengelolaan energi nasional.
“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,” ujar Bahlil.
Selain membebani devisa, subsidi LPG dalam APBN juga menunjukkan tren kenaikan yang cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG sebesar Rp67,6 triliun pada 2021, lalu melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022.
Angka itu kemudian sempat turun ke Rp74,3 triliun pada 2023. Namun pada 2024 subsidi kembali naik menjadi Rp80,9 triliun dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Bahlil menilai kondisi tersebut belum efisien karena anggaran negara lebih banyak digunakan untuk menopang barang impor.Ia menekankan perlunya bahan baku alternatif yang bersumber dari dalam negeri agar tekanan terhadap APBN bisa ditekan.
“Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” kata Bahlil.
Ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor pun masih sangat tinggi. Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan, pada 2021 impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton.
Pada 2025, ketergantungan itu belum banyak berubah. Impor LPG tercatat naik menjadi 7,49 juta ton dari konsumsi nasional 9,24 juta ton, yang berarti lebih dari 75 persen kebutuhan dalam negeri masih dipasok dari luar negeri.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan dimethyl ether atau DME berbahan baku batu bara kalori rendah. Proyek itu digarap MIND ID,Pertamina,Bukit Asam,dan Pertamina Patra Niaga,serta telah masuk daftar proyek hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.
Meski begitu, proyek DME masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sejumlah pengamat menilai skema tersebut belum mudah dijalankan karena persoalan keekonomian dan kemungkinan perlunya subsidi agar harga DME bisa bersaing dengan LPG di pasar.
