Bandar Lampung – Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Provinsi Lampung mencatatkan kenaikan menjadi 12,4 pada tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya yang berada di posisi 12,0.
Kenaikan angka tersebut menjadi sinyal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ekstremisme.
Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi selaku Direktur Pencegahan BNPT RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh guna merespons dinamika radikalisme digital.
Menurutnya, penguatan literasi kebangsaan dan peran keluarga sangat krusial untuk membentengi generasi muda dari paparan narasi radikal.
Sementara itu, Peneliti FKPT Lampung, Dr. Abdul Qodir Zaelani, menyoroti tingginya intensitas konsumsi konten keagamaan di platform TikTok dan YouTube yang menjadi celah penyebaran paham ekstrem.
Secara rinci, data IPR 2025 menunjukkan dimensi sikap berada di angka 21,8 persen dan pemahaman sebesar 14,7 persen, sementara dimensi tindakan tercatat rendah di angka 0,8 persen.
Lilik Purwandi dari Tim Reviu Survei IPR menyarankan revitalisasi kearifan lokal serta penguatan moderasi beragama sebagai solusi penekanan angka potensi tersebut.
Lampung dinilai memiliki modal sosial yang kuat melalui falsafah Piil Pesenggiri yang mengedepankan toleransi serta kerukunan.
Budaya Nemui Nyimah yang menjunjung keterbukaan dan Nengah Nyappur yang menekankan kehidupan berdampingan menjadi benteng alami masyarakat dalam menangkal radikalisme.
Ketua FKPT Lampung, Dr. M. Firsada, mendorong masyarakat untuk mengedepankan narasi agama yang penuh kasih sayang serta akhlak mulia.
Sinergi kolektif antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan media diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat yang lebih adaptif terhadap tantangan ekstremisme di dunia maya.
