Padang – Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat rehabilitasi hunian pascabencana hidrometeorologi sesuai instruksi pusat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti rapat evaluasi virtual bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Senin (6/7/2026).
Kepala BNPB secara tegas menyoroti kendala kelambatan penyaluran dana stimulan dan Dana Tunggu Hunian yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Suharyanto menuntut agar seluruh hambatan segera diatasi demi memastikan hak masyarakat terdampak bencana terpenuhi tepat waktu.
Pemerintah pusat menargetkan seluruh bantuan untuk rumah kategori rusak ringan hingga sedang tuntas tersalurkan pada tahun 2026.
Lebih lanjut, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2027.
Pusat juga tengah mengusulkan penyesuaian nilai bantuan hunian tetap mandiri, dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.
Menyikapi arahan tersebut, Maigus Nasir telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk mengutamakan percepatan penyediaan hunian layak.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, melaporkan bahwa bantuan stimulan bagi 55 penerima manfaat saat ini telah tersalurkan.
“Kami sedang memproses verifikasi untuk enam keluarga tambahan serta 23 unit hunian mandiri melalui Inspektorat BNPB,” jelas Hendri.
Kota Padang sendiri mencatatkan kebutuhan total hunian tetap sebanyak 523 unit.
Proses pemulihan ini didukung oleh kolaborasi strategis antara Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian PKP, dan BNPB.
Saat ini, pembangunan 85 unit hunian terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan di lokasi.
Sementara itu, Kementerian PKP dijadwalkan memulai konstruksi 183 unit hunian di kawasan Lambung Bukit pada Agustus 2026 mendatang.
Pemerintah Kota Padang menyatakan optimisme tinggi bahwa seluruh rangkaian rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target nasional pada 2027.
