JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak PT PLN (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di berbagai wilayah. Langkah ini diambil menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa audit teknis sangat krusial untuk mengungkap penyebab pasti gangguan sistem kelistrikan. Evaluasi ini dinilai sebagai langkah strategis agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Satya menjelaskan bahwa evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada sektor pasokan batu bara. Aspek teknis operasional setiap unit PLTU harus diperiksa secara mendalam karena informasi mengenai akar permasalahan sistem saat ini dinilai masih belum transparan bagi publik.
“Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun aspek teknis harus menjadi satu kesatuan evaluasi,” ujar Satya dalam acara Energy Hub Talkshow 2026, Selasa (7/7).
Sebelumnya, PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemadaman listrik dipicu oleh kendala pasokan batu bara dengan kalori menengah. Kualitas bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi kontrak disebut berdampak langsung pada penurunan daya mampu pembangkit.
Namun, Satya menyoroti faktor lain di luar pasokan bahan bakar. Ia mencontohkan kondisi PLTU Jawa Unit 1–7 yang sudah beroperasi selama 40 tahun dan mengalami penurunan kapasitas daya mampu akibat usia mesin serta prosedur perawatan yang perlu diperbaiki.
“Saya sudah sampaikan ke Direktur Utama PLN untuk mengecek kondisi ini. Jika daya mampunya turun, maka harus ada tindakan korektif yang menyeluruh,” tambahnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa gangguan teknis sempat terjadi pada pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Gangguan pada PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4 sempat menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
Darmawan memastikan salah satu pembangkit tersebut kini telah kembali beroperasi dan sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok daya untuk memperkuat stabilitas sistem kelistrikan nasional.
Sebagai langkah mitigasi, PLN telah mendapatkan tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton dari Kementerian ESDM hingga Desember 2026. Tambahan ini berada di luar alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Rincian tambahan pasokan tersebut mencakup 1,8 juta ton pada Juli, serta 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026. Penambahan ini diproyeksikan mampu meningkatkan daya mampu sistem kelistrikan Jawa sebesar 5 gigawatt (GW).
PLN mengklaim bahwa sejak 21 Juni 2026, kebijakan pemadaman listrik bergilir telah dihentikan. Perseroan mengakui sempat terjadi tantangan dalam mendapatkan batu bara kalori menengah hingga tinggi di tengah dominasi produksi batu bara kalori rendah di pasar nasional.
