Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 34,64 triliun sepanjang tahun 2025. Dana ini berhasil memfasilitasi pembiayaan untuk 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target pemerintah sebanyak 350 ribu unit rumah.
“Meskipun tidak mencapai target 350 ribu unit, pencapaian tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010,” ungkap Heru dalam keterangan tertulis.
Selain rumah tapak, BP Tapera juga mencatat pembangunan 3 unit rumah susun. Pembangunan hunian ini melibatkan 8.113 pengembang yang tergabung dalam 22 asosiasi perumahan, tersebar di 13.249 proyek perumahan di 33 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penerima dana FLPP didominasi oleh pekerja swasta dengan 205.311 unit rumah (73,63 persen), diikuti wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20.814 unit rumah (7,46 persen), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94 persen), dan kategori lainnya sebanyak 8.083 unit rumah (2,90 persen).
Dibandingkan tahun 2024, penerima manfaat FLPP dari kalangan pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3 persen, wiraswasta meningkat 58,7 persen, PNS melonjak 145,7 persen, dan TNI/Polri naik 36,9 persen.
Bank BTN menjadi penyalur dana FLPP terbesar dengan 132.744 unit rumah (47,60 persen), disusul Bank Syariah Nasional (59.463 unit rumah/21,32 persen), BRI (32.206 unit rumah/11,54 persen), BNI (15.159 unit rumah/5,44 persen), Mandiri (11.122 unit rumah/3,98 persen), dan bank penyalur lainnya.
Dari sisi asosiasi pengembang perumahan, Real Estate Indonesia memimpin dengan pembangunan 117.680 unit rumah (42,20 persen), diikuti oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (82.514 unit/29,59 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (37.593 unit/13,48 persen), dan asosiasi lainnya.
“Provinsi Jawa Barat menjadi penerima manfaat FLPP tertinggi di Indonesia dengan 62.591 unit rumah (22,44 persen),” jelas Heru Pudyo.
Provinsi lain yang mencatatkan angka tinggi adalah Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), dan Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).
Kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dalam daftar kabupaten/kota penerima manfaat FLPP dengan 14.702 unit rumah (19 persen), diikuti Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13 persen), Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11 persen), dan kabupaten/kota lainnya.
Untuk tahun 2026, BP Tapera menargetkan penyaluran dana FLPP untuk 350 ribu unit rumah dengan anggaran Rp 37,1 triliun. Anggaran ini terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.
“Sesuai Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP hingga 350 ribu unit rumah di tahun depan,” pungkas Heru.
